Pada 1 Oktober 1965, Halim menjadi titik temu berbagai kepentingan. Di kawasan tersebut terdapat unsur Angkatan Udara, pasukan yang berkaitan dengan gerakan, serta kemudian Presiden Soekarno. Ketegangan di Halim bahkan berlanjut hingga bentrokan antara pasukan RPKAD dan unsur Yon 454 pada 2 Oktober. Sejumlah kajian sejarah mencatat adanya perbedaan posisi antara unsur AURI dan Angkatan Darat mengenai situasi di Halim.
Dengan demikian, menyebut Halim hanya sebagai lokasi geografis akan terlalu sederhana.
Halim adalah salah satu panggung tempat berbagai jaringan kekuasaan bertemu dan pada saat yang sama saling mengawasi.
Maka pertanyaan tentang keberadaan Aidit di kawasan itu bukan sekadar soal “mengapa dia tidak hadir?”
Pertanyaan yang lebih tajam adalah:
Siapa yang berkomunikasi dengan siapa? Melalui jalur apa? Atas perintah siapa? Dan siapa yang sengaja tidak ditempatkan dalam ruang pengambilan keputusan?
Itulah pertanyaan yang lebih produktif daripada sekadar menunjuk satu tokoh sebagai dalang.
Mengapa Aidit Kemudian Terbang ke Yogyakarta?
Persoalan berikutnya adalah pergerakan Aidit setelah rangkaian peristiwa di Halim.
Dalam berbagai rekonstruksi, Aidit kemudian bergerak menuju Yogyakarta. Sementara Soekarno meninggalkan Halim menuju Bogor.
Pemisahan jalur tersebut menarik karena terjadi pada saat sistem kekuasaan sedang berada dalam keadaan yang sangat tidak pasti.
Tetapi sekali lagi, pemisahan jalur bukan bukti adanya kesepakatan rahasia.
Ia hanya menjadi fakta yang perlu ditempatkan dalam kronologi lebih besar.
Apakah Aidit sedang menghindari pusat kekuasaan?
Apakah ia menjalankan keputusan politik tertentu?
Apakah pergerakannya merupakan respons terhadap situasi yang berkembang cepat?
Atau justru karena pada saat itu jalur komunikasi antara dirinya dan Presiden memang sudah terputus?
Tanpa dokumen, kesaksian yang dapat diverifikasi, atau bukti komunikasi yang lebih lengkap, semua jawaban tersebut masih berada pada wilayah hipotesis.
Dan sejarah yang serius tidak boleh mengubah hipotesis menjadi fakta hanya karena hipotesis itu terdengar menarik.
PKI Tidak Bisa Dihapus dari Pertanyaan, Soekarno Juga Tidak Bisa Dipaksa Menjadi Dalang
Satu hal yang tampaknya semakin sulit diperdebatkan adalah bahwa peran PKI dalam rekonstruksi G30S tidak dapat begitu saja dikesampingkan.
Berbagai kesaksian dan dokumen telah memunculkan hubungan antara sejumlah tokoh PKI, terutama Sjam dan Pono, dengan jaringan perwira yang terlibat dalam gerakan. Namun, tingkat keterlibatan organisasi PKI secara keseluruhan, posisi Aidit, serta hubungan antara jaringan sipil dan militer tetap menjadi bagian dari perdebatan historiografis.
Pada saat yang sama, fakta bahwa Soekarno berada di Halim atau berinteraksi dengan sejumlah tokoh dalam krisis tersebut juga tidak otomatis membuktikan bahwa ia mengetahui seluruh rencana G30S.
Bahkan, terdapat perdebatan panjang mengenai sejauh mana Soekarno mengetahui atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Sejumlah karya menuduh keterlibatan Soekarno, sementara kajian lain menolak kesimpulan tersebut.
Artinya, dua simplifikasi sama-sama bermasalah:
PKI hanya korban keadaan adalah kesimpulan yang terlalu sederhana.
Soekarno pasti dalang juga merupakan kesimpulan yang membutuhkan bukti jauh lebih kuat daripada sekadar keberadaannya di Halim.
Sejarah 1 Oktober 1965 justru menjadi rumit karena aktor, kepentingan, jalur komunikasi dan keputusan tidak selalu berada dalam satu garis lurus.
Pertanyaan yang Masih Menggantung
Maka kembali ke pertanyaan awal:
Mengapa D.N. Aidit tidak masuk ruang keputusan Soekarno di Halim?
Bukan karena pertanyaan itu otomatis membuktikan sebuah konspirasi.
Justru sebaliknya. Pertanyaan itu penting karena dapat membantu menguji apakah rekonstruksi hubungan antara Soekarno, Aidit, PKI, jaringan perwira dan Gerakan 30 September selama ini sudah benar-benar lengkap.
Jika Aidit berada dekat dengan pusat krisis tetapi tidak masuk ke ruang keputusan Presiden, kita perlu mengetahui siapa yang menjadi penghubungnya, ke mana ia bergerak, dengan siapa ia berkomunikasi, dan keputusan apa yang dibuatnya pada jam-jam paling genting tersebut.
Jika jawabannya tidak pernah ditemukan, maka lubang itu tetap menjadi lubang dalam sejarah.
Dan mungkin persoalan terbesar dalam membaca 1 Oktober 1965 bukan kekurangan cerita.
Cerita tentang G30S sudah terlalu banyak.
Yang masih kurang adalah keberanian untuk memeriksa ulang cerita-cerita tersebut satu per satu—memisahkan dokumen dari kesaksian, fakta dari tafsir, jaringan dari komando, dan pertanyaan dari kesimpulan.
Sebab, dalam sejarah sebesar tragedi 1965, yang belum terbukti justru harus tetap disebut sebagai pertanyaan—bukan dipaksa menjadi jawaban.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com)
Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
