Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI
WawaiNEWS.ID – Nama-nama pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai bermunculan. Dari ruang rapat partai hingga obrolan warung kopi, berbagai figur diperbincangkan sebagai calon pendamping Presiden Prabowo Subianto. Ada yang didorong partai politik, ada yang masuk dalam spekulasi publik, bahkan mungkin ada yang diam-diam berharap dipinang.
Sejak Gibran mengundurkan diri pada 12 November 2026, kursi Wakil Presiden kosong. Konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk memilih penggantinya. Artinya, ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan momentum penting untuk menentukan arah dan keseimbangan pemerintahan ke depan.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Amran Sulaiman, Agus Harimurti Yudhoyono, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Sultan B. Najamudin, Mahfud MD, Zulkifli Hasan, hingga Anies Baswedan.
Namun, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada siapa yang paling berpeluang menduduki kursi tersebut. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Wakil Presiden seperti apa yang benar-benar dibutuhkan Indonesia saat ini?
Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama untuk dipilih MPR. Tetapi, proses konstitusional ini tidak boleh direduksi menjadi transaksi dukungan politik atau sekadar pembagian jatah kekuasaan antarpartai.
Kita sedang memilih mitra kepemimpinan nasional, bukan membagikan kursi kekuasaan.
Jangan Hadirkan Dua Matahari dalam Satu Pemerintahan
Dalam sistem presidensial, Wakil Presiden bukan pusat kekuasaan tandingan. Ia merupakan penguat kepemimpinan Presiden, memperluas jangkauan pemerintahan, menjembatani kepentingan politik, serta memastikan agenda negara berjalan efektif.
Wapres yang tepat menjadi kekuatan pengganda. Sebaliknya, pilihan yang keliru bisa menjadi beban politik, melahirkan dualisme kepemimpinan, bahkan menciptakan pusat gravitasi kekuasaan baru yang justru menghambat Presiden.
Kita perlu belajar dari konfigurasi politik 2024. Pasangan Prabowo-Gibran ketika itu bukan semata-mata perpaduan dua individu. Gibran juga membawa simbol kesinambungan politik dengan pemerintahan sebelumnya.
Itu fakta politik yang tidak perlu diperdebatkan. Namun, kesinambungan simbolik tidak otomatis menjamin kesinambungan arah kebijakan.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintahan Prabowo memperlihatkan sejumlah perubahan orientasi pembangunan. Ada koreksi terhadap pendekatan, prioritas, dan tata kelola yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Jika dibaca melalui perspektif ekonomi politik, setidaknya terdapat lima perubahan penting.
Pertama, pergeseran paradigma pembangunan.
Pemerintahan sebelumnya sangat menonjolkan investasi dan pembangunan infrastruktur fisik sebagai etalase keberhasilan. Pemerintahan Prabowo mulai memberikan tekanan lebih besar pada pembangunan manusia, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, serta penguatan ketahanan pangan menjadi penanda perubahan prioritas tersebut.
Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan, megahnya gedung, atau besarnya nilai investasi. Kualitas manusia, kecukupan gizi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran utama.
Dari beton menuju manusia. Dari pertumbuhan angka menuju pemerataan manfaat.
Kedua, disiplin fiskal dan evaluasi proyek warisan.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, pemerintah melakukan penataan ulang pengeluaran dan prioritas anggaran.
Alokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga mengalami penyesuaian. Proyek-proyek strategis tidak lagi semestinya memperoleh ruang anggaran tanpa evaluasi manfaat dan kemampuan fiskal negara.
IKN tidak dihentikan, tetapi prioritas dan pembiayaannya disesuaikan. Pesannya jelas: tidak boleh ada proyek yang mendapatkan cek kosong ketika kebutuhan dasar rakyat masih membutuhkan perhatian.
Ketiga, penguatan penguasaan negara atas sumber daya alam.
Penertiban kawasan hutan melalui kebijakan pemerintah, termasuk pembentukan satuan tugas, menunjukkan upaya memperkuat kembali penguasaan negara terhadap kekayaan alam.
Kebijakan penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri juga diarahkan agar kekayaan Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian nasional.
Ini bukan sekadar urusan administrasi pertambangan atau perdagangan internasional. Ini menyangkut amanat Pasal 33 UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kekayaan alam tidak boleh hanya menjadi sumber akumulasi keuntungan segelintir kelompok yang memiliki modal dan akses kekuasaan.
Keempat, perubahan tata kelola aset negara.
Kehadiran Danantara menandai upaya pemerintah membangun model pengelolaan aset dan investasi BUMN yang lebih terintegrasi.
Langkah ini membawa harapan sekaligus tantangan. Pengelolaan aset negara harus semakin profesional, transparan, dan menghasilkan manfaat bagi kepentingan nasional.
Sentralisasi pengelolaan aset tidak boleh justru menciptakan pusat rente baru. Pengawasan publik dan akuntabilitas tetap menjadi keharusan.
Kelima, perubahan posisi negara terhadap kepentingan modal.
Penertiban kawasan hutan, evaluasi perizinan, penguatan pengawasan sumber daya alam, hingga pembenahan tata kelola ekonomi berpotensi menyentuh kepentingan bisnis yang selama ini menikmati berbagai kemudahan.
Setiap perubahan tentu memiliki konsekuensi politik. Kepentingan ekonomi yang terusik tidak selalu menerima koreksi dengan tangan terbuka.
Persaingan kepentingan dapat berlangsung melalui pasar, opini publik, maupun jalur politik. Karena itu, pemerintah membutuhkan kepemimpinan yang solid dan tidak mudah ditarik ke dalam agenda kelompok tertentu.
Terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara yang kini berproses secara hukum juga menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap kedaulatan dan kewibawaan negara tidak selalu datang secara terbuka.
Demikian pula upaya membongkar praktik transfer pricing dan under invoicing. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya keberanian negara menutup kebocoran kekayaan nasional.
Perubahan arah pembangunan tentu tidak berarti seluruh kebijakan sebelumnya harus dibongkar. Hilirisasi dan proyek-proyek lama yang terbukti memberikan manfaat tetap dapat dilanjutkan. Yang harus dihentikan adalah kebijakan yang tidak lagi relevan, tidak efisien, atau hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Indonesia harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh sekadar menjadi fasilitator kepentingan modal, tetapi harus hadir sebagai pengendali yang memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat bagi rakyat.
Di sinilah pentingnya memilih Wakil Presiden yang tepat.
Pemerintahan yang sedang melakukan koreksi besar tidak boleh dibebani konfigurasi kepemimpinan yang menghadirkan dua arah politik berbeda. Kita tidak membutuhkan dua matahari dalam satu langit kekuasaan.
Enam Kriteria Wapres Pengganti Gibran
Nama calon merupakan kewenangan Presiden untuk diajukan, sedangkan pemilihannya menjadi kewenangan MPR sesuai konstitusi. Namun, kepentingan bangsa mengharuskan kita memiliki standar yang jelas sebelum proses tersebut berjalan.
Setidaknya ada enam kriteria yang perlu menjadi pertimbangan.
