wawainews.ID, Bekasi – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi Ali Mahyail, meminta pemilihan umum di sejumlah wilayah setempat agar ditunda. Hal tersebut lantaran terjadinya kekurangan surat suara pada sejumlah TPS.
“Kalau kertas suara kurang sehingga mayarakat tidak bisa memilih, harus ditunda. Ditunda sampai surat suaranya lengkap baru dimulai lagi,” ujarnya Ali, Rabu (17/4/2019).
Menurut Ali akibat kekurangan kertas suara Presiden di TPS 07 maka proses pemilihan harus ditunda.
“Itukan kertas kurang seratus, harus ditunda nanti ada pemilihan susulan,” katanya.
Ali menilai, carut marut distribusi logistik saat ini tidak lepas dari kinerja KPU Kota Bekasi yang kerap menggampangkan persoalan. “Ini salah KPU yang tidak mempersiapkan Pemilu dengan baik,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni seperti yang dikutip dari GoBekasi.id mengatakan tidak menampik bahwa distribusi logistik pemilu memang masih bermasalah. Namun ia menyebut saat ini proses pencoblosan telah berlangsung kondusif.
“Sudah (kondusif), walaupun banyak masalah juga di lapangan. Iya, bisa seperti itu (pemilu susulan jika direkomendasikan),” ujarnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Sejumlah calon pemilih kecewa kurangnya kertas suara Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu (17/4/2019)
Pantauan media di TPS 07 pencoblosan yang seharusnya dimulai Pukul 07: 00 WIB. Namun, diundur karena saat hendak dimulai kertas suara Presiden tidak sesuai DPT.
Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS ) TPS 07 menggunkan pengeras suara mengumumkan bahwa kertas suara Presiden di TPS 07 kurang.
“Bapak dan ibu KPPS surat suara Presiden kita ini kurang 100, tapi saran dari KPPS dan Bawaslu Kecamatan tetap dimulai,” katanya menggunakan pengeras suara.
Pada saat itu ada salah satu warga yang memprotes agar KPPS membuat surat pernyataan kekurangan kertas suara
“Tolong pak ada surat pernyataan bahwa kekurangan seratus agar kita share,” kata salah satu warga yang memprotes petugas KPPS.
Ditempat yang sama Pengawas Kelurahan Harapan Jaya, Neneng mengatakan, dari Bawaslu pemungutan suara tidak boleh ditunda-tunda,
“Menurut Pak Joni karena kotak suara sudah disegel, gak ada yang tau isinya berapa soalnya pas dihitung sesaui DPT. Tetapi pas pembagian itukan bagaiman-bagaiman kita tidak tau, pas dibuka kok kurang,” paparnya.
Menurut Jaya, salah satu Warga yang mau menggunakan hak pilihnya di TPS 07 menilai ini sudah ada indikasi kecurangan dan sudah tidak benar.
“Sekarang kita suruh nyoblos dulu, kalau ini sudah dibolongin berarti sudah sah, terus yang kurangnya entah ada dimana bagaimana, kan tinggal nyoblos aja ini sudah gak bener,” cetus Jaya.
“Kata dia, kitakan orang bodoh rakyat yang tidak paham itu, paham ga paham kan tau dikit. Kita berharap agar yang seratus secepatnya dibawa dan bisa di coblos,” tukasnya
