Persoalan PKS bahkan pernah menjadi agenda pembahasan tersendiri. Pada 3 April 2023, menurut catatan dan informasi yang saya miliki, rapat membahas persoalan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Ini menjadi alasan mengapa dokumen PKS tidak boleh terus menjadi ruang gelap bagi pedagang. Perjanjian yang menyangkut aset publik dan nasib ribuan pedagang harus dapat dijelaskan secara terbuka.
Pemerintah Kota Bekasi harus menjawab sejumlah hal mendasar: apakah PT ABB telah memenuhi persyaratan kemampuan finansial ketika mengikuti lelang? Apakah seluruh kewajiban investasi telah dilaksanakan? Bagaimana pengawasan terhadap pembayaran pedagang? Apakah terdapat jaminan penyelesaian pembangunan? Bagaimana perlindungan terhadap pedagang yang telah membayar lunas atau mengambil kredit? Dan apa langkah konkret pemerintah jika mitra kerja sama tidak mampu memenuhi kewajibannya?
Jika memang terdapat kesalahan dalam penyusunan atau pelaksanaan PKS, harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai kesalahan perencanaan, pengawasan, atau pengambilan keputusan pejabat justru dibebankan kepada pedagang yang tidak memiliki kuasa dalam proses kerja sama tersebut.
Jangan Sampai Kranji Mengulang Masalah Atrium
Kasus Atrium Pondok Gede harus menjadi alarm bagi Pemkot Bekasi agar tidak mengulangi kelemahan tata kelola dalam proyek revitalisasi pasar. Pemerintah tidak cukup hanya menunjuk perusahaan melalui proses lelang, menandatangani PKS, lalu menganggap pembangunan akan berjalan dengan sendirinya.
Kemampuan finansial mitra, sumber pendanaan, rekam jejak, kepastian legalitas lahan, pengamanan dana pedagang, tahapan pembangunan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa harus diperiksa sejak awal dan diawasi secara berkala. Apabila salah satu unsur tersebut bermasalah, pemerintah harus segera mengambil langkah korektif sebelum dampaknya semakin luas.
Saya meminta Pemkot Bekasi tidak hanya memberikan penjelasan normatif. Pedagang membutuhkan langkah nyata dan terukur. Pemerintah harus membuka perkembangan evaluasi kerja sama, menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan PKS, memastikan data pembayaran pedagang, serta menjelaskan pilihan penyelesaian yang tidak mengorbankan hak masyarakat.
Bank BRI juga perlu diminta memberikan penjelasan mengenai kondisi kredit pedagang yang berkaitan dengan pembelian kios dan los Pasar Kranji. Perlu ada komunikasi yang melindungi kepentingan pedagang, terutama mereka yang kini kesulitan membayar cicilan karena bangunan yang menjadi harapan mereka belum terwujud. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi beban pribadi pedagang tanpa upaya penyelesaian bersama.
PT ABB pun harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan dana pembayaran pedagang, kondisi keuangan proyek, hambatan pembangunan, dan kepastian penyelesaian kewajibannya. Jika perusahaan menyatakan masih sanggup melanjutkan pembangunan, sampaikan rencana kerja, sumber pendanaan, jadwal, dan jaminan yang dapat diuji. Jika tidak sanggup, harus ada penyelesaian yang jelas terhadap hak-hak pedagang.
Jangan Tunggu Sampai Kerugian Pedagang Semakin Dalam
Analisis saya sederhana: Pasar Atrium Pondok Gede dan Pasar Kranji Baru memiliki persoalan yang berbeda dalam struktur pembiayaan dan hubungan hukumnya, tetapi keduanya memperlihatkan satu risiko besar, yakni lemahnya kepastian bagi pedagang ketika proyek pembangunan pasar bermasalah.
Atrium memperlihatkan bagaimana persoalan kredit pengembang, jaminan bangunan, dan status aset daerah dapat berujung pada sengketa yang rumit. Kranji memperlihatkan risiko lain: pedagang telah mengeluarkan uang, sebagian mengandalkan pinjaman bank, tetapi bangunan pasar yang dijanjikan belum terwujud. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bukan hanya kerugian finansial, melainkan juga hilangnya kepercayaan pedagang terhadap pemerintah dan sistem kerja sama pembangunan pasar.
Karena itu, saya mengingatkan seluruh rekan pedagang Pasar Kranji Baru agar tidak mudah menerima janji baru tanpa dasar dokumen dan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pembayaran harus memiliki bukti, setiap komitmen harus tertulis, dan setiap perkembangan proyek harus diawasi bersama.
Kita juga meminta pemerintah membuka seluruh persoalan secara transparan. Bila ditemukan pelanggaran hukum, penyimpangan penggunaan dana, atau kerugian yang dapat dibuktikan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai pedagang Pasar Kranji menjadi korban untuk kedua kalinya: pertama, kehilangan kepastian atas pasar yang dijanjikan; kedua, harus menanggung cicilan dan beban ekonomi dari bangunan yang belum pernah mereka nikmati.
Revitalisasi pasar seharusnya meningkatkan kesejahteraan pedagang, bukan membuat mereka terjerat persoalan keuangan yang berkepanjangan. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung kepentingan publik, bukan sekadar menjadi pihak yang menandatangani perjanjian.
Salam KOMPAK, salam CERDAS, dan salam WARAS.
Tetap semangat, rekan-rekan seperjuangan pedagang Pasar Kranji Baru. Terus bergerak, kawal hak kita, dan jangan biarkan persoalan ini berlalu tanpa kejelasan.***
