KOTA BEKASI — Revitalisasi Pasar Baru Kranji kembali menyisakan tanda tanya besar. Pemerintah Kota Bekasi ternyata sudah mengeluarkan Teguran II kepada PT Annisa Bintang Blitar (PT ABB) terkait kewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan proyek.
Namun, meski teguran kedua telah dilayangkan, kontrak kerja sama revitalisasi pasar tersebut hingga kini masih dipertanyakan: mengapa belum juga diputus?
Pertanyaan itu kini dilemparkan Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro.
Menurutnya, persoalan revitalisasi Pasar Baru Kranji bukan sekadar proyek yang berjalan lambat. Ada rangkaian administrasi dan kewajiban kontraktual yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Terlebih, surat resmi Wali Kota Bekasi kepada Direktur Utama PT Annisa Bintang Blitar menunjukkan bahwa persoalan mengenai jaminan pelaksanaan bukan perkara baru.
Surat tersebut bernomor 100.3.7/2137/SETDA.Ks, tertanggal 30 April 2026, dengan perihal Teguran II.
Dengan kata lain, pemerintah daerah bukan baru kemarin menyadari adanya persoalan.
Sudah ditegur pertama.
Kemudian ditegur kedua.
Lalu sekarang publik bertanya yakni setelah teguran kedua, babak berikutnya apa?
Jangan-jangan kontraknya seperti sinetron panjang: episodenya terus bertambah, tetapi tamatnya tidak kunjung muncul.
Surat Wali Kota: Jaminan Pelaksanaan 5 Persen Belum Diserahkan
Dalam surat Teguran II tersebut, Pemkot Bekasi merujuk pada kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Annisa Bintang Blitar mengenai Revitalisasi dan Pengelolaan Pasar Kranji Baru.
Kerja sama tersebut mengacu pada perjanjian yang disebut dalam surat, berikut Addendum Nomor 136 Tahun 2025 dan Nomor 53/PT.ABB/MNG/IX/2025 tertanggal 29 September 2025.
Pemkot Bekasi juga menyebut hasil evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 100.3.7/141/Setda.Ks tertanggal 27 Februari 2026.
Dalam surat itu, Pemkot kembali menegaskan kewajiban PT ABB berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a perjanjian kerja sama.
Intinya, PT ABB diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai investasi yang dikeluarkan oleh bank umum, paling lambat satu bulan setelah perjanjian ditandatangani dan berlaku selama jangka waktu pelaksanaan revitalisasi pasar.
Masalahnya, berdasarkan surat teguran tersebut, kewajiban itu disebut belum dipenuhi.
Bahkan Pemkot menyatakan jaminan pelaksanaan tersebut seharusnya sudah diserahkan pada 29 Oktober 2025.
Artinya, ketika surat Teguran II diterbitkan pada 30 April 2026, persoalan tersebut bukan lagi berada pada tahap “baru diminta”.
Sudah lewat tenggat.
Sudah pernah ditegur.
Dan kemudian ditegur lagi.
Teguran I Sudah Dilayangkan, Teguran II Menyusul
Yang menarik, surat Teguran II juga menyebut bahwa sebelumnya Wali Kota Bekasi telah menyampaikan Surat Teguran I Nomor 134.4/231/SETDA.Ks tertanggal 20 Januari 2026.
Ini berarti terdapat jeda waktu antara kewajiban yang disebut jatuh tempo pada Oktober 2025, teguran pertama pada Januari 2026, hingga teguran kedua pada April 2026.
Di sinilah LINAP mempertanyakan langkah Pemkot Bekasi.
Apa konsekuensi kontraktual setelah kewajiban mendasar tersebut tidak dipenuhi?
Apakah ada perpanjangan waktu?
Apakah ada klarifikasi dari pihak PT ABB?
Apakah jaminan akhirnya diserahkan setelah Teguran II?
Jika sudah diserahkan, kapan dan dalam bentuk apa?
Dan jika belum, mengapa kontrak kerja sama masih menggantung?
Baskoro mengatakan, rangkaian dokumen tersebut justru memperkuat alasan bagi Pemkot Bekasi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai status terbaru kerja sama revitalisasi Pasar Baru Kranji.
“Kalau memang sudah ada Teguran II, berarti pemerintah sendiri sudah menyatakan ada kewajiban kontraktual yang belum dipenuhi. Pertanyaannya sederhana, setelah itu apa tindakan pemerintah?” kata Baskoro, Kamis (10/9).
Baskoro menilai publik berhak mengetahui apakah Pemkot Bekasi masih mempertahankan kerja sama dengan PT ABB, memberikan kesempatan pemenuhan kewajiban, atau sebenarnya sudah memiliki dasar untuk melakukan pemutusan.
Pasalnya, menurut dia, jangan sampai pemerintah rajin membuat surat teguran tetapi tidak pernah sampai pada tindakan administratif berikutnya.
“Jangan sampai teguran pertama menjadi surat peringatan, teguran kedua menjadi surat pengingat, lalu teguran ketiga nanti menjadi surat kenang-kenangan,” sindir Baskoro.
Ia menegaskan, kritik LINAP bukan semata-mata untuk mendorong pemutusan kontrak.
Yang dipersoalkan adalah kepastian hukum dan kepastian status proyek.
Apalagi Pasar Baru Kranji menyangkut kepentingan publik, pedagang, aset daerah, tata kelola investasi, dan masa depan kawasan perdagangan tersebut.
“Kalau kontraknya masih berjalan, jelaskan dasar hukumnya. Kalau kewajiban PT ABB sudah dipenuhi, tunjukkan dokumennya. Kalau belum dipenuhi, jelaskan mengapa belum ada tindakan tegas. Jangan biarkan publik menebak-nebak,” ujarnya.
Persoalan semakin menarik karena dalam proses investigasinya, LINAP sebelumnya juga mempertanyakan keberadaan dan keabsahan jaminan pelaksanaan yang dikaitkan dengan PT ABB.
Namun, Baskoro menilai persoalan tersebut harus diuji berdasarkan dokumen resmi, bukan sekadar klaim atau bantahan.
“Kalau benar ada jaminan, perlihatkan penerbitnya, nilai jaminannya, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan status verifikasinya. Kalau ternyata tidak ada atau tidak sah, tentu harus ada konsekuensi hukum dan administratif,” katanya.
Dengan demikian, istilah “jaminan bodong” menurut LINAP tidak boleh berhenti sebagai label.
Harus ada verifikasi.
Harus ada dokumen.
Harus ada pihak yang bertanggung jawab.
Baskoro mengingatkan Pemkot Bekasi agar tidak membiarkan kerja sama tersebut berada dalam kondisi abu-abu.
“Pemerintah harus tegas. Kalau mitra memenuhi kewajiban sesuai kontrak, silakan lanjutkan. Kalau tidak memenuhi, gunakan mekanisme yang sudah disepakati dalam perjanjian. Jangan sampai pemerintah terlihat tegas di surat, tetapi lunak dalam tindakan,” katanya.
Baskoro menegaskan LINAP akan terus mengawal perkembangan revitalisasi Pasar Baru Kranji, terutama menyangkut kepatuhan terhadap perjanjian, keamanan aset daerah, dan kepastian pelaksanaan investasi.
Menurut dia, jika Pemkot Bekasi telah memiliki mekanisme sanksi dalam kontrak, maka mekanisme tersebut harus dijalankan secara konsisten.
“Kontrak dibuat bukan untuk dipajang di lemari. Kontrak dibuat untuk dilaksanakan. Kalau kewajiban dilanggar, ada konsekuensinya. Kalau kewajiban dipenuhi, proyek harus berjalan. Yang tidak boleh adalah kontraknya ada, teguran ada, tetapi kepastiannya tidak ada,” kata Baskoro.
LINAP meminta Pemkot Bekasi membuka seluruh status terbaru perjanjian kepada publik. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah kontrak, melainkan kredibilitas pemerintah dalam menjaga aset daerah dan memastikan setiap kerja sama publik berjalan sesuai aturan.***
