Diketahui, alokasi anggaran bantuan pemerintah pada Program Sanitasi Perdesaan adalah sebesar Rp500 juta per Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Dana bantuan dialokasikan pada dokumen anggaran/DIPA masing-masing Balai Prasarana Permukiman Wilayah penerima Program dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
a) Minimal 60% dari total dana bantuan untuk material/bahan dan peralatan kerja.
b) Maksimal 35% dari total dana bantuan untuk upah pekerja
c) Maksimal 5% dari total dana bantuan untuk operasional KSM/kegiatan non fisik (jumlah dan jenis disepakati dalam rembuk warga).
Kegiatan non fisik yang dimaksud adalah sebagai berikut :
− Rembuk pada masa konstruksi
− Alat Tulis Kantor (ATK) termasuk materai dan printer (apabila KSM membeli printer maka pada saat serah terima pekerjaan printer harus diserahterimakan juga dimana nantinya printer akan digunakan untuk keperluan masyarakat desa) alokasi untuk printer maksimal Rp2,5 juta.
− Pembuatan Dokumen LPj KSM (Perlengkapan, fotocopy, Jilid)
− Perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
− Asuransi kecelakaan untuk pekerja konstruksi.
− Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
− Papan informasi pelaksanaan kegiatan
− Spanduk, poster untuk edukasi masyarakat terkait program.
− Konsumsi untuk kegiatan peningkatan kapasitas pekerja dan tukang di tingkat masyarakat.
− Transport KSM untuk pencairan dana ke bank, belanja material, koordinasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi.
− Pembelian Pulsa Pengurus KSM (Ketua, Bendahara) maksimal Rp100 ribu per bulan pada masa konstruksi. (*)
