Dalam forum tersebut, perwakilan PT CSA yang menangani proses ganti rugi tanam tumbuh (GRTT), Raup, menyatakan perusahaan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan lahan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan legalitas dokumen dan kesesuaian titik koordinat.
“Masyarakat yang ingin mengetahui dan meminta kejelasan terkait persoalan lahan dapat datang langsung ke lokasi. Kami terbuka untuk memberikan penjelasan. Namun, seluruh proses tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku, baik dari sisi legalitas maupun kesesuaian titik koordinat lahan,” jelas Raup dalam RDP tersebut.
Dengan demikian, pekerjaan rumah penyelesaian konflik lahan di Lingga kini bukan sekadar membuka ruang dialog, melainkan memastikan setiap keberatan memiliki dasar yang bisa diperiksa.
Pasalnya, jika memang ada lahan warga yang belum dibayar, kepemilikan yang tumpang tindih, atau hak masyarakat yang belum dipenuhi, semuanya harus dibuktikan agar pemerintah, DPRD, dan perusahaan dapat mengambil langkah penyelesaian.
Persoalan lahan tidak akan selesai hanya dengan saling melempar tudingan. RDP sudah digelar, ruang dialog sudah dibuka, dan perusahaan menyatakan siap menindaklanjuti. Kini, data yang dijanjikan menjadi kunci untuk membedakan mana persoalan nyata yang harus diselesaikan dan mana yang sekadar riuh di ruang publik.***













