LAMSEL – Luput dari perhatian Karsini (77) warga Dusun Bangunrejo, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, diusia tuanya harus tinggal dikandang sapi.
Bahkan dirinya tidak sendiri tapi bersama anak angkatnya bernama Waras yang berusia 38 tahun yang bekerja serabutan guna menopang hidup mereka.
Karsini tidak pernah mendapat sejumlah bantuan pemerintah pusat untuk warga yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hanya BPJS PBI saja yang dia dapat, itupun belum segenap setahun dicicipinya. Bantuan lainnya belum ia rasakan ditengah derasnya program pemerintah setempat dalam mengentaskan kemiskinan.
Bahkan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sejatinya diperuntukan bagi kelurga pra sejahtera dari kemensos RI pun, belum menyentuhnya. Tak ayal warga sekitar mengklaim PKH tak tepat sasaran.
Karsini mengaku sejak tahun 1977 sudah tinggal di Desa Neglasari. Demikian pula sudah belasan tahun tinggal serumah dengan empat ekor sapi kepunyaan orang lain.
“ Sudah dari tahun 1977 tinggal disini. Sapi itu bukan milik saya, saya hanya upahan merawatnya. Anak angkat saya yang sehari-hari mencari pakan sapi. Untuk bantuan saya baru dapat BPJS PBI belum genap setahun dapatnya,” kata Karsini, Selasa (18/2/2020) sebagaimana dikutip dari Radar Lamsel.
Jika dihadapkan dengan pilihan, Karsini tentu tak mau hidup melarat seperti itu. Namun keadaan yang membuat Karsini bersama anaknya hidup dalam kesengsaraan. Ia berharap kalau memang ada bantuan dari pemerintah maka akan sangat diterimanya dengan lapang dada.“ Kalau ada bantuan ya saya mau. Apa itu bedah rumah atau bantuan lain, karena memang saya butuh bantuan,” ucapnya polos.
Karsini sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhannya makan dari hasil jeripayah upahan sang anak yang bekerja serabutan. Tak jarang jua ia dapat rizki dari tetangga sekelilingnya hanya untuk makan.“ Makan sehari-hari dari hasil upahan anak, sering juga diberi tetangga,” jelasnya.
Erniyati (50) tetangganya merasa miris melihat kondisi banyaknya warga yang hidup dibawah garis kemiskinan di Dusunnya belum mendapat program bantuan sosial dari pemerintah.
“ Miris mas, melihat kondisi banyaknya penerima program KPM PKH di Dusun kami ini tidak tepat sasaran,” ungkap Erniyati kepada Radar Lamsel di kediaman Mbah Karsini, Selasa (18/2).
Ia menerangkan, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH di desa tersebut yang secara ekonomi mampu, namun menerima bantuan khusus orang miskin itu.
Selain itu, warga juga menilai dalam pendistribusian program bantuan sosial dari pemerintah pusat didesa mereka, dinilai tidak transparan.
“ Sebagai bentuk tranparansi seharusnya pemerintah kecamatan dan desa memberi label di rumah KPM penerima program PKH. Agar, masyarakat bisa menilai tepat sasaran atau tidak bantuan program PKH di salurkan,” pinta Erniyati.
“ Lebih miris lagi, ketika melihat kehidupan Mbah Karsini bersama satu orang anak angkatnya. Dimana selama puluhan tahun kandang sapi miliknya dijadikan rumah tinggal satu-satunya untuk berteduh,” kata Erniyati lagi.
Terpisah, Kepala Desa Neglasari, Jamaludin berdalih persoalan pihkanya sudah melakukan koordinasi langsung bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Selatan.
“ Ya, persolan itu memang benar adanya. Meski begitu Pemdes Neglasari sudah berkoordinasi bersama pihak Dinsos Pemkab Lamsel,” kata Jamaludin.
Dimana kata dia, Dinsos menginstruksikan dilakukanya pembenahan data KPM penerima program PKH di desanya. Dalam pelaksanaannya Pemdes akan dibantu dengan petugas pendamping PKH di desa dan Kecamatan Katibung.
“ Upaya pembenahan data KPM penerima program PKH di desa nanti akan dibantu dengan pendamping PKH dari Kecamatan. Kemudian, bagi warga miskin yang laik, namun belum menerima bantuan, akan kami usulkan kepada pemerintah untuk dimasukan menjadi KPM penerima program PKH,”
Selain itu dalam pelaksanaan pembenahan data pihaknya pun akan melakukan pelabelan di rumah KPM penerima program PKH.
“ Selain itu kami juga akan melakukan pelabelan di rumah-rumah warga penerima program PKH,” imbuhnya.
Saat dikonformasi persolan tersebut, Camat Katibung Hendra Jaya malah bicara soal pelabelan di rumah KPM penerima program PKH sebagai bentuk transparansi.
“ Namun, baru Desa Babatan saja yang sudah melaksanakan. Hal ini akan kami tindak lanjuti, agar seutuhnya desa bisa melaksnakan pelabelan di rumah KPM penerima program PKH di Kecamatan Katibung,” kata Hendra Jaya.(CW2)
