TANGGAMUS – Bupati Tanggamus Dewi Handajani, kembali membagikan secara simbolis Buku Rekening Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, untuk dua kecamatan, Senin (29/06/20).
Penyerahan Buku rekening tersebut dilakukan di Balai Pekon Sedayu Kecamatan Semaka. Kali ini pembagian dilaksanakan untuk 13 Pekon di Kecamatan Semaka dan 10 Pekon di Kecamatan Pematang Sawa,
Dikatakan, penyaluran BLT DD untuk dua wilayah itu, disepakati menggunakan sistem non tunai, penyalurannya melalui rekening BRI dengan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa penyaluran ini dapat betul betul sampai kepada penerima BLT.
“Jadi jangan sampai nanti ada penyimpangan penyimpangan karena penyaluran bantuan yang dilakukan secara tunai. Ini adalah upaya antisipasi dari kami jajaran Pemkab Tanggamus agar tepat sasaran dan sesuai dengan jumlah yang akan disalurkan,” kata Bupati.
Bupati mengakui terdapat resiko dengan kebijakan non tunai tersebut, seperti terjadinya keterlambatan dalam pencairannya. Namun dengan sistem non tunai diharapkan menghindari terjadinya penyimpangan, seperti pemotongan dana.
“Makanya mekanisme inilah yang kami pakai, yang tentunya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat,” terang Bupati.
Lebih lanjut Bupati menerangkan, pada kesempatan tersebut dibagikan buku rekening untuk 603 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 13 Pekon di Kecamatan Semaka dan 862 KPM pada 10 Pekon di Kecamatan Pematang Sawa.
Beliau juga menghimbau pihak Pekon yang belum melakukan penyetoran bantuan Dana Desanya, untuk segera melakukan secepatnya.
“Karena jangan sampai kita yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, malah dengan kinerja yang lambat memberikan ketidakpuasan kepada masyarakat.”
“Saya minta koordinasi ditingkatkan dari jajaran Pemkab Tanggamus, Kecamatan, Pekon termasuk juga dengan pihak BRI serta peran pengawasan dari rekan Legislatif,” ujarnya.
Ia berharap agar BLT yang disalurkan tepat sasaran dan tidak ada permainan dalam penentuan sasaran penerimanya.
Bunda Dewi menegaskan tidak ingin mendengar kenapa penerima bantuan kondisinya lebih mapan. Apalagi mereka yang seharusnya berhak menerima justru tidak mendapatkan bantuan.
“Nah ini menjadi koreksi evaluasi bersama. Saya berharap apabila ada kejadian segera lakukan evaluasi,” pungkasnya. (*/SMN)
