KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi kembali melakukan manuver birokrasi. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, resmi merotasi dan memutasi pejabat Eselon II dalam upaya mempercepat program kerja daerah, Rabu (13/5/2026).
Dua posisi strategis yang menjadi sorotan dalam “kocok ulang kabinet mini” kali ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi.
Nadih Arifin yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) kini dipercaya memimpin Disparbud. Sementara Dzikron yang sebelumnya menakhodai Disparbud resmi digeser menjadi Kepala Disnaker Kota Bekasi.
Rotasi ini bukan sekadar pindah meja dan papan nama jabatan. Tri Adhianto menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja sekaligus strategi percepatan visi-misi Pemerintah Kota Bekasi.
“Ini bagian dari proses evaluasi untuk percepatan program sesuai visi-misi Pemerintah Kota Bekasi. Kami berterima kasih karena kedua pejabat ini memiliki rekam jejak luar biasa di bidangnya masing-masing,” ujar Tri usai pelantikan.
Dalam sambutannya, Tri juga memberi apresiasi khusus kepada Dzikron atas kiprahnya selama memimpin Disparbud. Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan menghadirkan ribuan penari dalam peringatan Hari Tari Nasional hingga mencatat rekor budaya tingkat daerah.
“Pada peringatan Hari Tari Nasional, Bekasi mampu menghadirkan lebih dari 3.000 penari. Saya kira itu menjadi salah satu yang terbanyak,” kata Tri.
Namun setelah “panggung tari”, kini Dzikron harus masuk ke panggung yang jauh lebih keras: urusan ketenagakerjaan. Jika sebelumnya mengurus seni dan budaya, kini tantangannya adalah lapangan kerja, angka pengangguran, hingga program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Dan Tri tampaknya tidak memberi waktu terlalu lama untuk beradaptasi.
“Saya sudah minta lakukan percepatan, dan dalam waktu tiga bulan ke depan Pak Dzikron harus mampu menjawab tantangan tersebut,” tegasnya.
Pesan itu menjadi sinyal bahwa rotasi kali ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan penugasan dengan target cepat. Terlebih urusan tenaga kerja selalu menjadi isu sensitif di Kota Bekasi yang berada di tengah kawasan industri penyangga Jakarta.
Tri menekankan pelayanan Disnaker tidak boleh berhenti hanya pada administrasi kartu pencari kerja atau pelatihan seremonial semata. Menurutnya, dinas harus mampu membuka peluang kerja nyata, termasuk mendorong penyaluran tenaga kerja terampil ke luar negeri sebagai bagian dari program RPJMD Kota Bekasi.
Meski angka pengangguran di Bekasi disebut mulai menurun, Pemkot tetap ingin akselerasi dilakukan lebih agresif. Dalam bahasa birokrasi: tidak cukup sekadar “bergerak”, tetapi harus terlihat hasilnya.
Sementara itu, penempatan Nadih Arifin di Disparbud juga menarik perhatian. Dari dunia komunikasi dan teknologi informasi, kini ia masuk ke sektor budaya dan pariwisata dua bidang yang saat ini makin dituntut kreatif dan adaptif di era digital.
Rotasi ini sekaligus menunjukkan satu hal klasik dalam birokrasi: hari ini bicara server dan aplikasi, besok bisa langsung bicara festival budaya dan destinasi wisata. Di pemerintahan, kemampuan adaptasi kadang lebih penting daripada sekadar hafal struktur organisasi.
Dengan rotasi ini, publik kini menunggu apakah penyegaran birokrasi benar-benar mampu mempercepat pelayanan dan program kerja, atau hanya menjadi rutinitas tahunan perpindahan kursi pejabat dengan wajah yang itu-itu juga.***
