JAKARTA – Harga ayam hidup (live bird) terus terpuruk. Di saat peternak berharap harga membaik, yang datang justru kenyataan pahit: biaya pakan melambung, sementara harga jual ayam semakin merosot. Ibarat pepatah, ayamnya kurus, bebannya gemuk.
Kondisi ini memicu keluhan dari peternak rakyat di berbagai daerah. Mereka menilai persoalan industri perunggasan nasional tidak sesederhana kelebihan pasokan (oversupply), melainkan sudah berkembang menjadi krisis biaya produksi yang menggerus keuntungan hingga ke titik nadir.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah intervensi melalui program subsidi jagung SPHP sebagai bahan baku utama pakan ternak.
Menurut Amran, pemerintah sejak awal musim panen telah menyerap jagung petani dengan harga Rp5.500 per kilogram agar harga di tingkat petani tetap terjaga. Jagung tersebut kemudian disimpan sebagai cadangan untuk didistribusikan kepada peternak ketika pasokan mulai mengetat.
“Kalau pakan kita sudah subsidi jagung. Ada 200 ribu ton jagung SPHP yang disiapkan untuk peternak. Dari awal kita beli jagung petani dengan harga baik, kemudian kita simpan. Saat peternak membutuhkan seperti sekarang, langsung kita salurkan,” ujar Amran di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan biaya produksi yang selama beberapa bulan terakhir terus membengkak akibat kenaikan harga bahan baku pakan, termasuk komponen impor yang masih mendominasi industri perunggasan.
Namun di lapangan, persoalan yang dihadapi peternak ternyata jauh lebih kompleks.
Ketua Umum Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Kusnan, mengungkapkan harga ayam hidup di berbagai sentra produksi nasional kini hanya berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram.
Padahal, biaya pokok produksi (HPP) peternak sudah menyentuh sekitar Rp22.000 per kilogram.
Artinya, setiap kilogram ayam yang dijual justru menghasilkan kerugian antara Rp5.000 hingga Rp7.000.
Ironisnya lagi, harga pakan yang menyumbang sekitar 70 persen biaya produksi justru terus merangkak naik menjadi Rp8.600 hingga Rp9.500 per kilogram, meningkat sekitar Rp1.000 dibandingkan periode sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat banyak peternak hanya bisa mengelus dada.
Kalau dulu pepatah mengatakan “ayam bertelur di lumbung padi”, kini yang terjadi justru ayam dijual, utangnya yang bertambah.
Menurut Kusnan, persoalan utama saat ini bukan hanya banjir pasokan ayam di pasar.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya fenomena cost-price squeeze, yakni ketika biaya produksi terus melonjak sementara harga jual justru jatuh.
“Peternak rakyat tidak sedang menghadapi krisis harga ayam semata, tetapi menghadapi krisis margin usaha akibat harga jual yang turun bersamaan dengan kenaikan biaya pakan yang tidak terkendali,” tegasnya.
Ia menilai rendahnya harga ayam merupakan akumulasi berbagai persoalan yang belum terselesaikan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola produksi, distribusi, hingga ketergantungan industri terhadap bahan baku pakan impor.
Program penyaluran 200 ribu ton jagung SPHP memang menjadi angin segar bagi peternak. Namun pelaku usaha berharap kebijakan tersebut tidak berhenti pada penyediaan bahan baku semata.
Mereka meminta pemerintah juga melakukan penataan populasi ayam, pengawasan integrator besar, stabilisasi harga ayam hidup di tingkat peternak, hingga pengendalian impor bahan baku pakan agar industri perunggasan nasional memiliki daya tahan yang lebih kuat.
Sebab, selama harga jual ayam masih berada jauh di bawah biaya produksi, subsidi jagung hanya akan menjadi obat pereda nyeri, bukan penyembuh penyakit.
Industri perunggasan merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Jika peternak rakyat terus merugi, bukan tidak mungkin banyak kandang yang berhenti beroperasi.
Kalau itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar harga ayam murah. Yang dikhawatirkan justru ketika pasokan berkurang drastis, harga ayam bisa melonjak tinggi dan masyarakat menjadi pihak yang ikut menanggung dampaknya.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar: menjaga keseimbangan antara kepentingan petani jagung, peternak ayam, pelaku industri pakan, hingga konsumen. Sebab dalam rantai pangan nasional, ketika satu mata rantai rapuh, yang berisik bukan hanya ayam di kandang—tetapi juga ekonomi di meja makan masyarakat.
