KOTA BEKASI — Sekitar 8.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi resmi menuntaskan rangkaian orientasi tahun 2026. Setelah menjalani proses selama kurang lebih empat bulan dalam 10 gelombang, para PPPK kini dihadapkan pada tantangan yang sesungguhnya: membuktikan kompetensi melalui pelayanan nyata kepada masyarakat.
Penutupan orientasi digelar secara daring melalui Zoom dari Command Centre Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (2/9/2026).
Selama mengikuti orientasi, para PPPK mendapatkan berbagai materi dan pengalaman yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas, tanggung jawab, etika, serta peran mereka sebagai aparatur sekaligus pelayan publik.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengapresiasi seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian orientasi tersebut. Apresiasi juga disampaikan kepada BPSDM Jawa Barat, BKPSDM Kota Bekasi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
“Orientasi ini bukan hanya tentang menyelesaikan tahapan sebagai PPPK, tetapi bagaimana seluruh peserta mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang bisa menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujar Tri.
Menurut Tri, berakhirnya orientasi bukan berarti berakhir pula proses belajar. Justru setelah kembali ke unit kerja masing-masing, para PPPK harus mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama orientasi.
Berdasarkan hasil penilaian BPSDM Jawa Barat bersama BKPSDM Kota Bekasi, capaian peserta menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut menjadi modal awal bahwa PPPK memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
Namun, kompetensi di ruang orientasi harus dibuktikan di ruang pelayanan.
“Setelah orientasi ini selesai, tantangan yang sebenarnya adalah ketika saudara-saudara kembali ke unit kerja masing-masing. Tunjukkan kompetensi, integritas, dan semangat melayani,” tegas Tri.
Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa status sebagai PPPK bukan sekadar perubahan kepegawaian, tetapi membawa konsekuensi berupa tanggung jawab kepada masyarakat.
Ilmu yang diperoleh selama orientasi harus diterjemahkan menjadi kinerja. Integritas harus terlihat dalam tindakan. Dan semangat melayani harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan selesainya orientasi sekitar 8.000 PPPK, Pemkot Bekasi memiliki tambahan kekuatan sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Para PPPK diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi sesuai tugas dan bidang masing-masing, sekaligus membantu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Tri meminta seluruh PPPK menjadikan pengalaman selama orientasi sebagai bekal untuk terus mengembangkan kemampuan.
“Jadikan ilmu serta pengalaman selama orientasi sebagai bekal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bekasi,” pesannya.
Bekerja Bukan Sekadar Hadir, Melainkan Memberi Manfaat
Pesan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu prinsip sederhana: aparatur pemerintah hadir bukan sekadar untuk bekerja, tetapi untuk memberikan manfaat.
Masyarakat tidak membutuhkan aparatur yang hanya hadir secara administratif. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, kepastian dalam urusan, sikap yang profesional, serta aparatur yang mampu menyelesaikan persoalan.
Karena itu, empat bulan orientasi dan 10 gelombang pelatihan tidak boleh berhenti sebagai catatan kegiatan.
Orientasi harus menjadi titik awal perubahan cara kerja.
Sertifikat boleh menjadi bukti telah mengikuti orientasi, tetapi kualitas pelayananlah yang akan menjadi bukti sesungguhnya bahwa seorang PPPK layak dipercaya masyarakat.
Pemkot Bekasi berharap seluruh PPPK mampu menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, membangun budaya kerja yang positif, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dari pelaksanaan tugas.***
