Oleh: Sri Mulyono
Pedagang dan Mantan Pengurus RWP Pasar Kranji
WawaNEWS.ID – Kasus Pasar Atrium Pondok Gede seharusnya menjadi peringatan serius bagi seluruh pedagang Pasar Kranji Baru, Pemerintah Kota Bekasi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek revitalisasi pasar. Persoalan yang terjadi di Pondok Gede memperlihatkan betapa rumitnya akibat ketika kerja sama pembangunan pasar bermasalah, pembiayaan tersendat, dan legalitas aset tidak dikelola secara cermat. Pada akhirnya, pedagang yang menggantungkan hidupnya dari pasar justru ikut menanggung ketidakpastian.
Kita tidak boleh melihat persoalan Pasar Atrium Pondok Gede sebagai kasus yang berdiri sendiri. Ada pelajaran penting yang harus dipetik, terutama ketika kita membandingkannya dengan nasib revitalisasi Pasar Kranji Baru di Bekasi Barat yang hingga kini belum juga terwujud sebagaimana dijanjikan.
Di Pasar Atrium Pondok Gede, persoalan mencuat setelah PT Kitita Alami Propertindo (PT KAP), pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi, menghadapi masalah kredit sekitar Rp43 miliar di Bank BTN. Persoalan semakin kompleks karena bangunan yang menjadi objek jaminan berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah. Pemkot Bekasi telah mengambil langkah pemutusan kerja sama, sementara pihak perusahaan menyampaikan keberatan terhadap keputusan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan pasar tidak berhenti pada urusan fisik bangunan, tetapi dapat merembet ke pembiayaan, perjanjian, legalitas aset, hingga kepastian hak para pedagang.
Ratusan pedagang pun berada dalam situasi yang tidak sederhana. Mereka membutuhkan kepastian tempat berdagang, sementara persoalan antara pemerintah daerah, pengembang, dan pihak perbankan masih harus diselesaikan. Pasar yang semestinya menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat justru dibayangi persoalan hukum dan keuangan.
Pasar Kranji: Hampir Sembilan Tahun, Janji Revitalisasi Belum Terwujud
Lalu bagaimana dengan Pasar Kranji Baru?
Berdasarkan pengumuman lelang, PT Annisa Bintang Blitar (PT ABB) ditetapkan sebagai pemenang lelang revitalisasi Pasar Kranji Baru pada 7 Februari 2018. Nilai investasi yang diumumkan mencapai sekitar Rp145 miliar. Artinya, hingga November 2026, proses ini telah berjalan hampir sembilan tahun sejak penetapan pemenang, tetapi pembangunan pasar yang dijanjikan belum juga selesai dan pedagang masih menunggu kepastian.
Sejak awal, skema kerja sama ini seharusnya dibangun di atas komitmen investasi dan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam pandangan saya, justru di sinilah pertanyaan mendasarnya: apakah kemampuan finansial dan kapasitas pelaksana PT ABB sudah diuji secara memadai sebelum perusahaan ditetapkan sebagai mitra pembangunan?
Saya menilai persoalan kemampuan modal perusahaan perlu dibuka secara terang. Jika sejak awal perusahaan tidak memiliki kapasitas pendanaan yang cukup untuk membangun pasar, mengapa kerja sama tetap berjalan? Jika perusahaan membutuhkan pihak lain untuk mengerjakan pembangunan, bagaimana struktur pembiayaan, pembagian tanggung jawab, dan jaminan penyelesaian proyeknya diatur?
Pertanyaan itu bukan tuduhan yang boleh dijawab dengan asumsi. Pemerintah Kota Bekasi dan PT ABB harus membuka dokumen serta memberikan penjelasan yang dapat diuji. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi perusahaan, melainkan uang, mata pencaharian, dan masa depan ribuan pedagang.
Persoalan Kranji juga bukan baru muncul kemarin. Pada November 2022, pembangunan dilaporkan kembali terhenti. Saat itu, pihak pengembang membenarkan penghentian pekerjaan dan media memberitakan adanya dana pedagang yang telah ditarik sekitar Rp25 miliar. Pemerintah Kota Bekasi kemudian menggelar rapat lanjutan untuk membahas persoalan perjanjian kerja sama dengan melibatkan hasil koordinasi bersama BPKP Jawa Barat pada Januari 2023. Bahkan, pada November 2024, Wali Kota Bekasi menerbitkan instruksi terkait pelaksanaan saran teknis atas permasalahan PKS antara Pemkot dan PT ABB.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan Kranji telah lama diketahui dan pernah masuk dalam pembahasan resmi pemerintah. Namun, pertanyaan pedagang tetap sama: kapan pasar dibangun, bagaimana nasib pembayaran mereka, dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian waktu serta beban ekonomi yang terus mereka tanggung?
Pedagang Membayar, tetapi Kepastian Bangunan Tidak Datang
Persoalan yang paling mengkhawatirkan adalah cerita para pedagang yang telah membayar uang muka 40 persen, bahkan ada yang mengaku telah melunasi pembelian kios atau los. Menurut informasi dan keluhan yang saya ketahui, sebagian pedagang juga mengajukan kredit ke Bank BRI untuk memenuhi pembayaran tersebut, dengan harapan pasar segera dibangun dan mereka dapat kembali berdagang di tempat yang lebih layak.
Namun, kenyataannya bangunan pasar yang dijanjikan belum juga hadir. Pedagang harus menghadapi dua persoalan sekaligus: kehilangan kepastian atas kios atau los yang dibeli dan tetap dibebani kewajiban membayar cicilan pinjaman.
Saya juga menerima informasi bahwa sebagian besar pedagang yang mengambil kredit mengalami kesulitan membayar angsuran. Bahkan, muncul klaim bahwa sekitar 90 persen kredit pedagang terkait proyek ini mengalami kemacetan. Angka tersebut harus segera diverifikasi melalui data resmi Bank BRI, karena sampai saat ini saya belum memegang dokumen perbankan yang dapat memastikan persentasenya. Namun, apabila kondisi itu benar, berarti persoalannya sudah jauh lebih besar daripada sekadar proyek pembangunan yang terhenti.
Di sinilah perbedaan sekaligus kemiripan antara Pasar Atrium Pondok Gede dan Pasar Kranji Baru harus dicermati.
Pada kasus Atrium, persoalan kredit yang diberitakan berada pada pihak pengembang, yakni PT KAP, dengan Bank BTN. Di Kranji, berdasarkan keluhan pedagang, risiko pembiayaan justru ikut menekan para pembeli kios dan los yang mengambil kredit ke Bank BRI untuk memenuhi pembayaran kepada pengembang. Skemanya berbeda, tetapi dampak akhirnya berpotensi serupa: ketika proyek dan hubungan kerja sama bermasalah, masyarakat kecil berada dalam posisi paling rentan.
Pedagang Kranji tidak boleh dibiarkan menghadapi cicilan pinjaman untuk bangunan yang belum mereka nikmati tanpa kejelasan penyelesaian. Mereka membutuhkan kepastian hukum, kepastian pembayaran, dan kepastian kapan hak mereka dapat diwujudkan.
PKS Harus Dibuka, Jangan Pedagang yang Terus Menanggung Akibatnya
Saya juga menyoroti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Bekasi dan PT ABB. Dalam pemahaman saya, Pasal 4 PKS mengatur skema investasi yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Karena itu, publik perlu mengetahui secara jelas bagaimana komitmen modal tersebut dijalankan, bagaimana tahapan pembangunan ditetapkan, serta apa konsekuensi yang harus diterima apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.
