KOTA BEKASI – Nama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono masuk dalam agenda pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kota Bekasi periode 2009–2024.
Namun, jadwal pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (17/11/2026) terpaksa tertunda karena berbenturan dengan agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Tri mengonfirmasi ketidakhadirannya saat ditemui wartawan seusai peresmian Wisata Air Kalimalang, Rabu (18/11/2026). Ia mengaku baru menerima surat pemanggilan Kejagung pada Senin (16/11/2026), sehari sebelum jadwal pemeriksaan.
Menurut Tri, pada Selasa tersebut dirinya telah memiliki janji untuk menghadiri diskusi terkait Habibie Ainun Center yang dijadwalkan sekitar sepekan sebelumnya.
“Jadi gini, Kejagung kemarin itu kan datang surat pemanggilannya di hari Senin. Kemudian di hari Selasa saya sudah janji, itu kurang lebih seminggu yang lalu, bahwa kita akan melakukan diskusi terkait dengan Habibie Ainun Center,” kata Tri.
Karena benturan agenda tersebut, Tri mengaku telah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan hingga pekan depan. Ia memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Kejagung.
“Nah oleh karena itu kemarin kita lakukan diskusi, makanya kita enggak bisa. Saya minta waktu minggu yang akan datang. Iya, akan hadir,” ujarnya.
Terkait materi pemanggilan, Tri membenarkan pemeriksaan berkaitan dengan perkara PT Migas Kota Bekasi. Namun, ia belum menjelaskan secara terperinci dokumen maupun keterangan yang akan disampaikan kepada penyidik.
“Iya, PT Migas. Ya data biasa,” ucapnya singkat.
Pemanggilan Tri merupakan bagian dari penyidikan yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung terkait dugaan penyimpangan tata kelola KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009 hingga 2024.
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta pihak-pihak lain yang dinilai mengetahui atau berkaitan dengan pengelolaan kerja sama tersebut.
Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk mendalami tata kelola kerja sama, menelusuri dokumen dan aliran pertanggungjawaban, serta memperkuat pembuktian dalam perkara yang sedang disidik.
Kini, pemeriksaan terhadap Tri menjadi salah satu agenda lanjutan penyidik untuk menggali keterangan terkait perkara tersebut. Meski demikian, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
Pekan depan akan menjadi kesempatan bagi Tri untuk memenuhi permintaan keterangan penyidik. Sementara itu, publik menunggu sejauh mana penyidikan perkara KSO PT Migas yang membentang selama 15 tahun tersebut mampu mengungkap persoalan tata kelola kerja sama di tubuh perusahaan daerah Kota Bekasi.***













