ANAMBAS — Kerja Sama Operasional (KSO) PT Ramadika Mandiri–PT Bengkel Kreatif Utama menjadi sorotan dalam proyek lanjutan renovasi Pasar Loka di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, senilai Rp24,8 miliar. Pasalnya, penggunaan ribuan potong kayu dalam pekerjaan konstruksi belum disertai penjelasan terbuka mengenai asal-usul pemasok dan dokumen legalitas material tersebut.
Proyek yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2026–2027 itu dipertanyakan setelah penelusuran lapangan menemukan informasi penggunaan material kayu dalam pekerjaan konstruksi. Namun, dari mana kayu didatangkan, siapa pemasoknya, serta apakah dokumen legalitas hasil hutan tersedia, masih belum terjawab.
Saat dikonfirmasi, pelaksana teknis proyek, Andre, menyebut progres pembangunan telah mencapai 15 persen. Namun, ketika ditanya mengenai sumber kayu dan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan mesin pemancang tiang (pile driver), ia mengaku tidak mengetahui.
“Progres pekerjaan sudah mencapai 15 persen, namun saya tidak mengetahui sumber material seperti kayu dan bahan bakar minyak yang dipakai untuk mesin pancang, langsung ke Humas aja pak,” kata Andre dilansir dari Indepth News jaringan wawai news di wilayah Kepulauan Riau.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sistem pengendalian material dan operasional proyek. Dengan nilai kontrak hampir Rp25 miliar, pengadaan bahan, identitas pemasok, hingga penggunaan BBM semestinya tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan data kontrak, KSO PT Ramadika Mandiri–PT Bengkel Kreatif Utama mengerjakan proyek tersebut melalui kontrak Nomor HK.02.01/SP.HS/PPK-PS/01/VIII/2026 senilai Rp24.806.341.800. Masa pelaksanaan ditetapkan 240 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Proyek ini diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau. Adapun konsultan pengawas atau manajemen konstruksi dipercayakan kepada PT Arcansia Dwitama Konsultan KSO PT Teknik Eksakta.
Legalitas kayu menjadi salah satu aspek yang perlu dijelaskan. Ketentuan tata kelola hasil hutan diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 beserta aturan turunannya. Kewajiban dokumen legalitas harus dilihat berdasarkan jenis produk, asal bahan baku, serta ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang berlaku.
Jika ditemukan penggunaan kayu dari sumber tidak sah atau tanpa dokumen yang diwajibkan, persoalan tersebut dapat berimplikasi hukum sesuai unsur pelanggaran yang terbukti. Karena itu, dokumen pemasok, asal-usul kayu, dan dokumen pengangkutan hasil hutan perlu dibuka untuk memastikan legalitas material.
Media ini telah meminta konfirmasi kepada Humas KSO PT Ramadika Mandiri–PT Bengkel Kreatif Utama melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan substantif.
Asal-usul kayu dan sumber BBM untuk operasional mesin pemancang masih menunggu penjelasan kontraktor maupun instansi terkait. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.***
