JAKARTA — Pers bisa kehilangan keberanian bukan semata karena ancaman kekuasaan, melainkan ketika biaya produksi tak lagi tertutup. Di tengah derasnya arus media sosial, jurnalis yang terikat kode etik dan tanggung jawab profesi menghadapi dilema: mempertahankan independensi atau bertahan di tengah tekanan ekonomi. Persoalan inilah yang disoroti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Anugerah Dewan Pers 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Dalam acara bertema “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan Media” di Hall Dewan Pers, Dedi yang akrab disapa KDM menilai pers menghadapi persoalan ketidakadilan. Menurut dia, jurnalis profesional dituntut menjaga etika, kebenaran, dan keadilan, tetapi keberlangsungan media juga bergantung pada kemampuan membiayai proses produksi berita.
“Insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, bukan takut terhadap apapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” kata Dedi.
Pernyataan itu menyoroti persoalan mendasar industri media: kebebasan pers tidak cukup dijaga melalui pengakuan terhadap independensi, tetapi juga membutuhkan ekosistem ekonomi yang memungkinkan kerja jurnalistik terus berjalan. Tanpa dukungan keberlanjutan usaha, media berisiko kesulitan mempertahankan kualitas dan independensinya.
Dedi meyakini, dalam perjalanan sejarah, media dan insan pers akan terseleksi oleh proses yang berlangsung. Mereka yang konsisten menjaga independensi, keterbukaan, dan keberpihakan pada kebenaran objektif, menurut dia, akan memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat.
Namun, ia juga menyoroti perbedaan posisi antara jurnalis profesional dan pengguna media sosial. Pers memiliki kode etik, organisasi profesi, serta mekanisme pertanggungjawaban, sementara sebagian pengguna media sosial dapat menyebarkan tuduhan atau stigma tanpa melalui proses verifikasi jurnalistik.
Menurut Dedi, situasi tersebut berpotensi membuat kebebasan berekspresi bergeser menjadi sarana menyerang individu. Ia menilai, ketika konten yang menghakimi seseorang justru mendapat perhatian dan keuntungan, sementara media yang bekerja dengan standar jurnalistik kesulitan membiayai produksinya, ekosistem informasi menghadapi persoalan serius.
“Problematika ini yang harus segera dibenahi dalam iklim kebebasan di kita,” ujarnya.
Dedi berharap media sosial dan pers dapat menjadi sarana mencerdaskan masyarakat, mendorong kemajuan bangsa, serta membangun tanggung jawab publik. Ia juga mengingatkan bahwa kualitas demokrasi berkaitan erat dengan kualitas informasi yang dikonsumsi masyarakat dan cara warga menyikapi perbedaan.
Ia turut mengkritik praktik penggunaan pers untuk kepentingan personal yang dinilainya mencederai citra jurnalisme. Menurut Dedi, media semestinya menjalankan fungsi untuk kepentingan publik, demokrasi, dan kemanusiaan, bukan menjadi alat bagi kepentingan pribadi.
Karena itu, Dedi mendorong Dewan Pers memelopori upaya untuk memperjelas identitas media dan insan pers yang bekerja secara bertanggung jawab. Ia berharap pers kembali menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya publik sebagai rujukan informasi.
Di luar kritiknya terhadap ekosistem media, Dedi juga memberikan santunan masing-masing Rp50 juta kepada keluarga jurnalis yang hingga kini belum ditemukan setelah bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Bantuan tersebut menjadi bagian lain dari acara yang menyoroti tantangan dan risiko kerja jurnalistik.
Sorotan Dedi menyentuh ironi dunia informasi saat ini: konten dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi kerja jurnalistik yang benar membutuhkan waktu, tenaga, verifikasi, dan biaya.
Ketika perhatian publik lebih mudah didapat melalui sensasi daripada ketelitian, tantangan pers bukan hanya menjaga kebebasan, tetapi juga mempertahankan kepercayaan dan keberlanjutan. Sebab, berita yang cepat belum tentu benar, sementara berita yang benar membutuhkan kerja yang tidak selalu murah.***
