JAKARTA — Rokok elektrik atau vape belum resmi dilarang beredar di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru mengkaji kemungkinan memperketat pengendalian, termasuk opsi pelarangan total peredarannya, menyusul terbitnya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wacana tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, merespons Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL).
Aji menyatakan Kemenkes mengapresiasi perhatian MUI terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Menurutnya, rokok elektrik bukan produk tanpa risiko karena mengandung nikotin yang bersifat adiktif serta aerosol dan zat kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” kata Aji dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Kemenkes juga menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengawasan rokok elektrik.
Faktanya, pemerintah saat ini telah memiliki aturan pengendalian vape melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan serta promosi, hingga ketentuan kandungan produk.
Sementara itu, kemungkinan pelarangan total peredaran vape belum menjadi keputusan pemerintah. Kemenkes masih mengkaji penguatan kebijakan berdasarkan pertimbangan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” tegas Aji.
Kemenkes turut mengajak orang tua, guru, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin dan penggunaan rokok elektrik.
Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dibedakan: fatwa MUI telah diterbitkan, sedangkan pelarangan total vape masih sebatas opsi kebijakan yang dikaji Kemenkes. Sampai ada keputusan dan aturan resmi pemerintah, peredaran vape belum dapat disebut telah dilarang secara nasional.***
