KOTA BEKASI – PDI Perjuangan memilih tidak ikut bermanuver dalam perebutan kursi calon Wakil Presiden (Wapres). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, justru menyerahkan sepenuhnya penentuan nama calon pengganti Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hasto menegaskan, berdasarkan mekanisme konstitusi, kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden berada di tangan Presiden. Karena itu, PDIP memilih menghormati proses ketatanegaraan dan tidak ingin mendahului keputusan yang menjadi kewenangan kepala negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menghadiri kegiatan PDIP bertajuk TEBA MODERN Sampah Organik di kawasan Danau Duta, Kota Bekasi, Sabtu (14/11/2026).
“Kita serahkan pada Presiden. Berdasarkan konstitusi, Presiden Prabowo yang punya kewenangan untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden tersebut,” kata Hasto kepada wartawan.
Menurut Hasto, sosok yang nantinya mengisi posisi Wapres harus memiliki kemampuan menjawab persoalan konkret masyarakat. Mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, tekanan ekonomi, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pernyataan Hasto sekaligus menanggapi munculnya sejumlah nama kader PDIP yang mulai diperbincangkan dalam bursa calon Wapres, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Namun, Hasto tidak memberikan sinyal dukungan terhadap nama tertentu. Ia kembali menegaskan bahwa keputusan berada di tangan Presiden Prabowo.
“Kita serahkan pada Presiden,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasto juga menanggapi kemungkinan PDIP bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah. Menurutnya, keputusan mengenai arah koalisi maupun sikap politik strategis partai merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ia menegaskan, sikap politik PDIP tidak semata-mata ditentukan oleh peluang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. Kesetiaan terhadap ideologi dan garis perjuangan partai, kata Hasto, harus menjadi pegangan setiap kader.
PDIP, lanjutnya, dibangun dengan komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat kecil atau wong cilik. Karena itu, loyalitas kader terhadap ideologi partai dinilai lebih penting dibandingkan kepentingan jabatan maupun kekuasaan.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga kembali menyinggung keputusan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution saat sebagai Gubernur Sumut.
“PDIP sudah memberikan suatu sanksi yang sangat tegas terhadap Pak Jokowi, Saudara Gibran, dan Bobby Nasution. Telah diberikan sanksi pemecatan karena ketidaktaatan terhadap ideologi partai,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan disiplin kader dan garis ideologi masih menjadi bagian penting dari sikap politik PDIP di tengah perubahan peta kekuasaan nasional.
Hasto menambahkan, politik semestinya tidak berhenti pada pembagian jabatan, perebutan kursi, maupun perhitungan koalisi. Politik harus menjadi instrumen membangun peradaban dan menyelesaikan persoalan rakyat.
Ia menekankan sejumlah sektor yang harus menjadi perhatian, antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sarana produksi bagi masyarakat.***
