KOTA BEKASI – Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bekasi diingatkan agar melakukan peningkatan dalam laporan keuangan.
Hal itu disampaikan Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Dwie Andyarini Dian Arga, saat menjadi pembina apel pagi aparatur di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang memasuki masa pensiun per Juni 2024, pada Senin, (27/5/2024).
Dwie Adnyarini juga sebagai Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian menyampaikan amanat dalam apel tersebut terkait perbaikan pengelolaan administrasi pemerintahan dilingkup Pemerintah Kota Bekasi kedepannya.
Pertama disampaikan yang perlu dilakukan jajaran Pemkot Bekasi agar adanya peningkatan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Ia meyakini capaian Pemkot Bekasi meraih opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama beberapa tahun terakhir menjadi evaluasi bersama khususnya terkait pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset daerah.
“Ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki dan kesalahan tiap tahun yang menyebabkan kita WDP sudah diperbaiki. Tapi tahun evaluasi berikutnya permasalahan baru,”ujarnya.
Untuk itu, menjadi penekanan khususnya di lingkup Perangkat Daerah terkait peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Ini menjadi catatan. Sejauh mana SPIP di internal masing-masing perangkat daerah.
“Kaitannya terkait mitigasi resiko dan pengawasan berjenjang,”ucapnya.
Dikatakan upaya terkait peningkatan pengelolaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Untuk memperbaiki hal tersebut diantaranya perlu adanya penambahan sarana dan prasarana bagi pengelolan barang di lingkup sekolah berupa komputer atau laptop.
“Ini menjadi catatan dan perhatian kepala Dinas Pendidikan dan Bappelitbangda. Karena memang di Disdik itu sekolahnya banyak,” lanjutnya.
Beberapa hal yang kemudian menjadi perhatiannya adanya kunjungan Inspektorat Jawa Barat terkait evaluasi pengelolaan bantuan keuangan Jawa Barat di Kota Bekasi. Ia menyampaikan agar perangkat daerah terkait membantu dokumen yang dibutuhkan terkait hal tersebut.
Selanjutnya mengenai kedisiplinan aparatur perlu ditingkatkan kembali karena masih banyak yang tidak melaksanakan apel pagi dan mengikuti paripurna LKPJ beberapa waktu lalu.
“Dalam paripurna juga perlu menjadi catatan dalam pandangan akhir fraksi untuk perbaikan Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini perangkat daerah terkait berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan,” pesannya.
Evaluasi PJ Wali Kota Bekasi pada Juni mendatang juga perlu dikoordinasikan terutama pembinaan ASN. Dan monitoring dan evaluasi BUMD yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang bisa dipersiapkan.
Catatan akhir mengenai perolehan pajak bumi dan bangunan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi PBB door to door bekerjasama dengan BJB. Untuk itu ia mengintruksikan para camat dan lurah meningkatkan capaian tersebut.
“PBB masih rendah capainnya, ini dilakukan biar mengungkit kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan,”pungkasnya.(ADV)***
