JAKARTA – Bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan sejumlah nama elite Partai Gerindra. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi salah satu figur yang ikut dijagokan. Namun, Dasco memilih merespons santai dan mengingatkan bahwa penentuan pengganti Wapres bukan perkara popularitas maupun adu kuat dukungan politik.
Menurut Dasco, kewenangan mengusulkan calon pengganti Wakil Presiden berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati mekanisme konstitusional dan tidak mendahului keputusan Presiden.
“Saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang, bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR. Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur,” tegas Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan Dasco sekaligus menjadi respons atas berkembangnya spekulasi mengenai sosok yang bakal mengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan. Selain namanya, sejumlah elite Gerindra lainnya, seperti Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, turut masuk dalam bursa kandidat.
Dasco tidak menampik kualitas para figur tersebut. Ia menyebut nama-nama yang beredar merupakan kader terbaik Gerindra. Meski demikian, ia kembali menegaskan bahwa keputusan akhir harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan sekadar ramai dalam percaturan politik.
“Namun saya tadi sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Artinya, munculnya nama Dasco, Sugiono hingga Ahmad Muzani dalam bursa politik belum otomatis menjadikan salah satunya sebagai calon resmi. Prosesnya tetap bergantung pada keputusan Presiden dan mekanisme pemilihan di MPR.
Di tengah bermunculannya nama-nama elite partai, Dasco tampaknya memilih tidak ikut larut dalam perlombaan spekulasi kursi Wapres. Sebab, dalam politik, ramai dijagokan belum tentu berujung dipilih. Apalagi, kunci penentuan calon tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Kini, publik menunggu siapa dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden kepada MPR. Bursa boleh ramai, dukungan boleh mengalir, tetapi keputusan konstitusional tetap menjadi penentu. ***












