KOTA BEKASI – Banyak program di Kota Bekasi yang telah disetujui, tapi dikabarkan dicoret untuk dimasukkan program 100 hari wali kota terpilih mendapat perhatian Ketua DPD PKS Heri Koswara dengan berjanji mengefektifkan pengawasan melalui fraksinya.
Diketahui bahwa ada pencoretan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang telah disahkan DPRD dalam APBD murni 2025. Hal itu membuat banyak yang kecewa terutama dari pengurus RW.
Program-program infrastruktur hasil Musrenbang tersebut, diketahui dicoret dan rencana beredar akan diganti dengan janji politik wali kota terpilih pada Pilkada berupa bantuan Rp100 juta per RW.
“Saya akan meminta Fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi untuk mengawasi dan bersuara atas ketidakberesan dalam mengelola pola pembangunan di Musrenbang khususnya,”ungkap Herkos sapaannya pada Minggu 11 Mei 2025.
Menurutnya langkah melalui DPRD Kota Bekasi dianggap lebih strategis untuk menangani situasi tersebut.
Untuk diketahui sebagaimana dikutip Wawai News, bahwa ada beberapa pengurus RW di Kota Bekasi kecewa karena proyek infrastruktur di wilayah mereka dicoret meskipun telah melalui proses Musrembang dan disahkan DPRD.
Penghapusan program tersebut juga dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat seharusnya tidak boleh terkena efisiensi.***
