JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025, sebuah langkah besar yang jarang terjadi negara memetakan laut dengan akurasi tinggi tanpa harus menunggu ekosistemnya rusak dulu.
Peta ini merupakan kolaborasi lintas kementerian, kampus, lembaga riset, lembaga donor, hingga mitra internasional dalam wadah Indonesian Seagrass Mapping Partnership (ISMP).
Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyebut pemutakhiran peta ini sebagai “fondasi ekonomi biru berbasis sains” kalimat yang jarang terdengar dalam rapat pemerintahan dan biasanya hanya muncul ketika semua orang benar-benar sedang serius.
Ilmu Pengetahuan Bersatu: Dari UGM sampai Queensland
ISMP melibatkan KKP, UGM, BRIN, BIG, Unhas, University of Queensland, dengan dukungan pendanaan The David & Lucile Packard Foundation dan YKAN melalui Program Koralestari (GFCR).
Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ketika urusan laut dibahas, Indonesia tak cuma mengandalkan “feeling pejabat” dan drone pinjaman, tapi data ilmiah beresolusi tinggi.
“Pemutakhiran peta karang dan padang lamun ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi biru berbasis ilmu pengetahuan,” ujar Koswara.
Kalimat yang terdengar ringan, meski prosesnya tiga tahun, ratusan ribu data lapangan, dan koordinasi lintas instansi yang biasanya bisa bikin siapa pun ingin pindah profesi.
Koswara menegaskan bahwa karang dan padang lamun bukan cuma pemandangan cantik untuk turis yang hobi snorkeling. Lebih dari itu, keduanya adalah mesin ekonomi dan pelindung alam:
- Habitat pemijahan ikan
- Penopang perikanan tangkap & budidaya
- Penahan gelombang & pengurang abrasi
- Sustainable ATM untuk pariwisata yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah per hektare
- Penyerap karbon jangka panjang yang jauh lebih efisien dari rapat-rapat mitigasi iklim yang sering usai tanpa keputusan
2,3 Juta Hektare Karang, 660 Ribu Hektare Padang Lamun
Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono (UGM), mewakili ISMP, menyampaikan temuan kunci:
Indonesia memiliki sekitar 2,3 juta hektare terumbu karang dan 660 ribu hektare padang lamun dengan sebaran terbesar di wilayah timur.
Dengan kata lain: Indonesia tetap jadi “Amazon-nya Laut Tropis Dunia”, hanya beda lokasi dan lebih banyak ikan.
Resolusi Pemetaan Naik Drastis: Dari 1:250.000 ke 1:50.000
Peta 2025 ini bukan sekadar update, tapi loncatan teknologi:
- Resolusi naik 5 kali lipat
- Citra satelit lebih tajam
- Survei lapangan besar-besaran sejak 2022
- Validasi publik dan konsultasi teknis multi-pihak
- Data diverifikasi dari Sabang sampai Merauke, termasuk tempat yang sinyalnya hilang tapi lamun-nya tetap ada
Peningkatan ini membuat peta lama (2013) tampak seperti foto VGA dibanding kamera 4K.
Dari Konservasi Hingga Ekonomi Biru
Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan peta ini akan menjadi dasar:
- Penetapan kawasan konservasi
- Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem
- Pengembangan wisata bahari berkelanjutan
- Penyusunan target penurunan emisi karbon nasional
Ini berarti peta ini bukan hanya dipakai untuk presentasi di seminar, tapi akan memengaruhi kebijakan nyata—setidaknya itu harapannya.
YKAN melalui Direktur Program Kelautannya, Muhammad Ilman, menyebut peta ini sebagai “landasan vital pengelolaan laut berkelanjutan”. Singkatnya: kalau negara tidak tahu letak lamun-nya, bagaimana mau menyelamatkannya?
Setelah Peta Terbit, PR Nyata Menanti Pemerintah
KKP menyiapkan rangkaian agenda lanjutan:
- Penguatan kelembagaan
- Pembangunan infrastruktur data nasional terintegrasi
- Peningkatan akurasi model
- Pemutakhiran data rutin
- Jejaring pemantau ekosistem jangka panjang
- Synchronisasi lintas sektor (yang biasanya bagian tersulit)
Langkah ini sejalan dengan kebijakan ekonomi biru Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, yang cukup konsisten menekankan bahwa laut bukan tempat untuk dieksploitasi sesuka hati, melainkan harus diperlakukan seperti tabungan nasional: dipakai boleh, dikuras jangan.***
