Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS.ID – Gagasan Mandala Nusantara menawarkan cara pandang alternatif dalam memahami Asia Tenggara bukan sebagai sekadar kumpulan negara-bangsa modern, melainkan sebagai ruang historis yang sejak awal terhubung oleh jaringan maritim yang dinamis. Perspektif ini penting, karena narasi dominan hari ini masih terjebak pada kerangka teritorial warisan kolonial yang cenderung memecah, bukan menghubungkan.
Secara historis, konektivitas kawasan ini memiliki basis empiris yang kuat. Teks abad ke-14 Nagarakretagama merekam luasnya cakupan pengaruh Majapahit, yang tidak dibangun melalui batas teritorial kaku, melainkan melalui jejaring relasi antarpelabuhan dan pusat-pusat kekuasaan maritim. Wilayah seperti Timor hingga Onin (Papua Barat) disebut bukan sebagai “wilayah jajahan” dalam pengertian modern, tetapi sebagai bagian dari orbit pengaruh yang bersifat cair.
Catatan Tiongkok seperti Zhu Fan Zhi memperkuat gambaran tersebut. Asia Tenggara digambarkan sebagai simpul strategis dalam jalur perdagangan samudra yang menghubungkan India dan Tiongkok sebuah kawasan yang hidup dari mobilitas barang, manusia, dan gagasan. Dengan kata lain, laut bukanlah batas, melainkan medium integrasi.
Dalam historiografi modern, pembacaan ini sejalan dengan maritime network theory, yang menempatkan laut sebagai ruang penghubung utama. Kerajaan seperti Sriwijaya tidak dapat dipahami sebagai negara dalam pengertian teritorial modern, melainkan sebagai nodal system simpul kekuasaan dalam jaringan luas yang diikat oleh perdagangan, diplomasi, dan pertukaran budaya.
Konsep ini beririsan langsung dengan teori mandala dalam sejarah Asia Tenggara. Kekuasaan dalam sistem mandala bersifat konsentris, berlapis, dan tidak absolut. Ia tidak mengenal garis batas tegas, melainkan derajat pengaruh yang terus bergerak mengikuti dinamika relasi. Inilah logika politik yang bertumpu pada konektivitas, bukan kontrol spasial.
Namun, kolonialisme Eropa memutus logika tersebut secara sistematis. Melalui pemetaan, delimitasi, dan institusionalisasi batas-batas teritorial, ruang maritim yang cair diubah menjadi ruang politik yang terfragmentasi. Negara-bangsa modern lahir dari proses ini dengan konsekuensi terputusnya kesadaran historis tentang keterhubungan kawasan.
Meski demikian, jejak mandala tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap hidup dalam praktik perdagangan regional, migrasi tenaga kerja lintas negara, serta kesinambungan budaya Austronesia yang melampaui batas administratif. Artinya, di bawah permukaan negara-bangsa, masih terdapat “ingatan kolektif” tentang jaringan lama yang belum sepenuhnya padam.
Dalam konteks ini, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang strategis bukan sekadar sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi sebagai ruang simbolik untuk merekonstruksi imajinasi kawasan. IKN dapat diposisikan sebagai platform kultural yang menghidupkan kembali kesadaran mandala, bahwa Nusantara adalah sistem keterhubungan.
Salah satu instrumen konkret yang dapat dikembangkan adalah Mandala Nusantara Festival. Festival ini tidak boleh berhenti pada level seremonial atau pariwisata semata, melainkan harus dirancang sebagai ruang epistemik tempat pertemuan antara sejarah, teori, dan praktik kontemporer.
Festival ini dapat dibangun dalam lima lapisan utama:
Pertama, pameran konektivitas maritim yang memvisualisasikan jalur perdagangan historis, migrasi, dan pertukaran budaya. Ini bukan sekadar display, tetapi upaya membangun literasi publik tentang identitas maritim kawasan.
Kedua, paviliun Asia Tenggara dan Pasifik Barat yang menghadirkan partisipasi negara-negara serumpun, termasuk Papua Nugini. Pendekatan ini memperluas cakrawala Nusantara sebagai spektrum budaya Austronesia dan Melanesia yang saling beririsan.
Ketiga, festival kapal tradisional sebagai rekonstruksi mobilitas laut. Kapal bukan hanya artefak, melainkan simbol teknologi, pengetahuan navigasi, dan peradaban maritim yang pernah menjadi tulang punggung kawasan.
Keempat, pasar rempah dan ekonomi serumpun yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Rempah bukan sekadar komoditas sejarah, tetapi pintu masuk untuk membaca ulang ekonomi global dari perspektif Asia Tenggara.
Kelima, gelar musik dan budaya Mandala yang mempertemukan tradisi gamelan, kulintang, Melayu, hingga Melanesia dalam satu panggung kolaboratif. Di sini, budaya tidak dipamerkan sebagai identitas statis, tetapi sebagai hasil interaksi yang terus berkembang.
Melalui pendekatan ini, festival menjadi lebih dari sekadar agenda tahunan. Ia berfungsi sebagai medium produksi pengetahuan dan diplomasi kultural. Sebuah ruang di mana sejarah tidak hanya dikenang, tetapi diaktifkan kembali untuk membaca masa depan.
Dengan demikian, IKN tidak diposisikan sebagai pusat dominasi baru yang menggantikan Jakarta, melainkan sebagai node dalam jaringan yang lebih luas sebuah simpul yang menghidupkan kembali logika mandala. Bahwa sejak awal, Nusantara bukanlah entitas yang terpisah-pisah, melainkan sistem keterhubungan yang terus bergerak, beradaptasi, dan menemukan bentuk barunya.
Di tengah fragmentasi geopolitik global hari ini, menghidupkan kembali kesadaran mandala bukan sekadar romantisme sejarah. Ia adalah strategi kebudayaan bahkan strategi geopolitik untuk menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai penghubung, bukan pemisah, dalam lanskap kawasan. ***
