LAMPUNG — Negara akhirnya turun tangan lebih tegas dalam konflik manusia dan gajah yang telah lama menjadi “ritual tahunan” di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan komitmen mendukung penyediaan sumber daya, termasuk pembangunan pembatas permanen, guna mengakhiri konflik yang selama ini menempatkan warga dan satwa dalam posisi sama-sama rentan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza), yang menyebut Presiden memandang konflik gajah bukan sekadar persoalan konservasi, melainkan masalah kemanusiaan yang tak bisa lagi ditangani setengah hati.
“Presiden sangat prihatin. Konflik ini sudah berlangsung lama dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Presiden menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan batas permanen antara kawasan taman nasional dan permukiman warga,” ujar Mirza, Rabu (21/1/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Mirza, sejak 2025 telah mendorong pembangunan pembatas permanen sebagai solusi jangka panjang. Pendekatan ini dirancang bukan sekadar menghalau gajah, tetapi memastikan satwa dilindungi tanpa mengorbankan rasa aman warga.
“Yang kami dorong adalah solusi berkelanjutan, sesuai kaidah ekologi. Warga terlindungi, gajah tetap di habitatnya,” tegasnya.
Di tingkat tapak, Balai TNWK memperkuat strategi terpadu mitigasi konflik. Kepala Balai TNWK MHD Zaidi menegaskan, pendekatan parsial tak lagi relevan. Penanganan dilakukan melalui kombinasi pengamanan fisik dan pemulihan ekosistem, mulai dari patroli intensif, pemasangan GPS collar, pemanfaatan gajah jinak untuk penggiringan, hingga sinergi pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP), TNI, dan Polri.
Selain pengamanan, pemulihan habitat juga dikebut. Sepanjang 2021–2024, rehabilitasi kawasan telah dilakukan seluas 1.286,84 hektare untuk menjamin ketersediaan pakan dan ruang jelajah gajah Sumatera. Upaya ini menjadi fondasi agar konflik tidak sekadar dipindahkan, tetapi benar-benar diselesaikan dari hulunya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengajukan dukungan anggaran pembangunan tanggul senilai sekitar Rp105 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Infrastruktur ini dirancang sebagai penghalang permanen di titik-titik rawan konflik.
“Kami berharap pembangunan ini bisa direalisasikan pada tahun berjalan. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi investasi keselamatan warga dan keberlanjutan konservasi,” kata Mirza.
Ia menegaskan, momentum perhatian Presiden Prabowo harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik Way Kambas secara menyeluruh.
Sebab, tanpa sinergi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai, konflik manusia dan gajah hanya akan terus berulang menyisakan luka bagi warga dan satwa, sementara solusi permanen tak kunjung hadir.***
