BANDAR LAMPUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ratusan siswa dan guru di SMAN 6 Kota Bandar Lampung mengalami gangguan pencernaan usai mengonsumsi makanan yang disediakan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waylunik.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung mencatat sebanyak 147 siswa dan 25 guru mengalami gejala sakit perut dan diare setelah menyantap MBG pada Rabu (22/4/2026). Kepala Dinkes Kota Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, menyebutkan bahwa sebagian besar kasus tergolong ringan dan tidak memerlukan perawatan intensif.
“Mayoritas hanya mengalami gejala ringan seperti sakit perut dan diare,” ujarnya, sebagaimana dilansir Wawai News, Sabtu (25/4/2026).
Meski tidak menimbulkan korban dengan kondisi serius, jumlah terdampak yang mencapai 172 orang memicu kekhawatiran terkait kualitas dan keamanan makanan dalam program tersebut.
Hasil inspeksi Dinkes ke dapur SPPG Waylunik menemukan sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait sanitasi dan pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan.
Temuan ini menjadi indikasi bahwa pengawasan terhadap proses produksi hingga distribusi makanan masih belum optimal. Dalam konteks program yang menyasar pelajar, aspek higiene dan keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional dapur SPPG Waylunik guna dilakukan evaluasi menyeluruh.
Kepala SMAN 6 Kota Bandar Lampung, Herman, membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun, ia menegaskan tidak ada siswa yang mengalami kondisi berat seperti pingsan atau muntah-muntah, sebagaimana sempat beredar di masyarakat.
“Memang ada yang mengeluh sakit perut, tetapi tidak sampai pingsan,” katanya.
Kasus ini bukan yang pertama dalam waktu berdekatan. Sepekan sebelumnya, distribusi MBG oleh SPPG Yayasan Alferdy Nusantara Barokah di wilayah Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, juga menuai keluhan warga.
Makanan yang dibagikan kepada 26 RT di tujuh posyandu dilaporkan dalam kondisi basi. Program tersebut menyasar kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Fakta yang memperparah situasi, SPPG tersebut diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) saat mulai beroperasi. Sertifikat ini merupakan syarat wajib untuk menjamin keamanan makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat.
Ahli gizi SPPG Yayasan Alferdy Nusantara Barokah, Rani, mengakui bahwa sertifikat tersebut masih dalam proses saat program dijalankan.
“Saat mulai berjalan memang belum keluar, tetapi sekarang sudah terbit,” ujarnya.
Selain persoalan sanitasi, kendala distribusi juga menjadi faktor yang disorot. Dalam salah satu kasus, makanan yang seharusnya didistribusikan pada pukul 10.30 WIB baru diterima warga pada pukul 16.30 WIB.
Keterlambatan tersebut diduga menyebabkan penurunan kualitas makanan, sehingga tidak lagi layak dikonsumsi saat diterima.
Perwakilan pihak terkait, Akbar Sunjaya, menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi akibat perubahan menu dan pergantian wadah makanan yang berdampak pada proses distribusi.
“Sebagian makanan dikirim lebih awal dalam kondisi baik, sementara sisanya mengalami penurunan kualitas karena keterlambatan,” jelasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak penyelenggara menawarkan kompensasi berupa penggantian makanan bagi warga yang menerima MBG dalam kondisi tidak layak.
Sejumlah warga memilih mengembalikan makanan yang diterima, bahkan menolak distribusi lanjutan karena khawatir terhadap dampak kesehatan, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.
“Lebih baik tidak diterima daripada berisiko untuk kesehatan,” ujar salah satu warga.
Insiden ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program MBG secara nasional. Selain memastikan ketersediaan makanan bergizi, aspek kualitas, keamanan, dan distribusi harus mendapat perhatian serius.
Pengamat menilai, tanpa pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap standar higiene, program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru berpotensi menimbulkan masalah kesehatan baru.
Pemerintah melalui instansi terkait diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, mulai dari proses produksi, sertifikasi, hingga distribusi.
Standar keamanan pangan dinilai tidak boleh dikompromikan, terlebih program ini menyasar kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan ekstra.
Insiden di Bandar Lampung menjadi pengingat bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari jangkauan penerima, tetapi juga dari kualitas dan keamanan manfaat yang diberikan.
