PRINGSEWU – Program ketahanan pangan di Pekon Gadingrejo Utara, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, menuai sorotan. Dana sebesar Rp51 juta yang telah ditransfer sejak Desember 2025 kepada BUMDes Maju Sejahtera hingga kini disebut belum digunakan. Program belum berjalan, sementara uang masih nyaman berdiam diri di rekening.
Kondisi ini memunculkan ironi tersendiri. Saat pemerintah pusat gencar mendorong ketahanan pangan nasional, di tingkat desa justru ada anggaran yang lebih banyak “bertahan di bank” daripada bergerak di lapangan.
Kepala Pekon Gadingrejo Utara, Kirmanto, membenarkan pihaknya telah mentransfer anggaran tersebut ke rekening BUMDes.
“Kami sudah mentransfer, tapi sampai saat ini belum berjalan. Kalau dananya masih tetap utuh di rekening BUMDes Maju Sejahtera,” ujarnya saat ditemui di kantor pekon.
Pernyataan serupa disampaikan Bendahara Pekon, Agus. Melalui pesan WhatsApp, ia memastikan dana itu telah dicairkan pada Desember 2025.
“BUMDes bulan Desember 2025 itu ditransfer 51 juta,” tulisnya.
Artinya, uang sudah berangkat sejak akhir tahun lalu, namun programnya belum juga sampai tujuan.
Direktur BUMDes Maju Sejahtera, Wira Wicaksono, juga mengakui dana tersebut memang sudah diterima dan belum dipakai.
“Memang benar kami telah menerima anggaran untuk program ketahanan pangan, tapi sampai sekarang dana belum kami pergunakan dan masih tetap utuh di rekening BUMDes Maju Sejahtera sebesar Rp51 juta,” jelasnya.
BUMDes itu dikelola oleh Wira Wicaksono sebagai direktur, S. Hidayat sebagai bendahara, dan Ipan sebagai sekretaris.
Menurut pengelola, usaha yang dirancang adalah skema jual beli gabah. Saat musim panen, BUMDes membeli gabah petani. Saat paceklik atau harga naik, gabah dijual kembali agar memberi keuntungan sekaligus menjaga pasokan.
“Rencana kita jual beli tunda, tapi ini belum berjalan,” katanya.
Secara konsep, ide ini cukup masuk akal. Namun di lapangan, rencana tersebut sejauh ini masih berada di tahap wacana.
Kalau program pangan hanya berhenti di kata “rencana”, maka yang panen duluan justru tanda tanya publik.
Program ketahanan pangan sangat bergantung pada momentum musim panen, harga pasar, dan kecepatan eksekusi. Jika terlalu lama menunggu, kesempatan membeli gabah murah saat panen bisa hilang.
Dana memang aman di rekening, tetapi peluang usaha tidak selalu sabar menunggu.
Pemerintah pekon dan pengurus BUMDes diharapkan segera menyelesaikan kendala yang ada. Sebab ketahanan pangan bukan soal seberapa lama uang tersimpan, melainkan seberapa cepat dana bekerja untuk masyarakat.
Rp51 juta yang diam tentu tidak salah. Tetapi akan jauh lebih berguna jika bisa turun ke sawah, membantu petani, lalu kembali menjadi keuntungan desa.***
