TANGGAMUS – Kasus dugaan penjualan cairan infus dan obat-obatan milik Puskesmas Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, terus berkembang dan memunculkan babak baru. Jika sebelumnya sorotan hanya tertuju pada dugaan keterlibatan seorang sopir ambulans, kini perhatian mengarah kepada pihak-pihak yang diduga membeli logistik kesehatan tersebut.
Di tengah ramainya pemberitaan, diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus telah turun langsung melakukan verifikasi lapangan ke Puskesmas Gunung Sari untuk meminta klarifikasi dari Kepala Puskesmas terkait dugaan penjualan infus dan obat-obatan yang sempat menghebohkan masyarakat, Jumat (31/7).
Kepala Puskesmas Gunung Sari, Eni Sapriani, sebelumnya mengakui bahwa cairan infus dan sejumlah obat memang diduga dijual oleh sopir ambulans. Namun ia menegaskan, barang-barang tersebut kini telah dikembalikan.
“Sudah dikembalikan semua kemarin. Ada tujuh dus yang dikembalikan oleh bidan-bidan yang membeli dari driver. Mereka tidak tahu kalau barang itu berasal dari puskesmas,” ujar Eni.
Informasi yang dihimpun Wawai News dari sumber internal di Dinas Kesehatan Tanggamus, menyebutkan, hasil penelusuran awal mengarah pada dugaan bahwa sebagian besar pembeli merupakan bidan praktik mandiri di wilayah Ulu Belu.
Bahkan, berdasarkan informasi tersebut, setelah pihak Dinas Kesehatan turun diketahui jika dua di antara mereka disebut juga bertugas di Puskesmas Gunung Sari, lokasi asal logistik kesehatan yang diduga diperjualbelikan.
Informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan maupun aparat penegak hukum mengenai status hukum para pihak yang disebut dalam pemeriksaan tersebut.
Meski demikian, temuan awal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan distribusi logistik kesehatan, pembinaan profesi tenaga kesehatan, serta sistem pengendalian internal di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.
Sorotan juga mengarah pada posisi Kepala Puskesmas Gunung Sari yang diketahui menjabat sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Tanggamus. Namun hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi maupun hasil pemeriksaan yang menyimpulkan adanya keterlibatan dirinya dalam dugaan transaksi tersebut.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang kini menjadi perhatian masyarakat.
Mengapa dugaan pembeli justru didominasi oleh kalangan bidan praktik mandiri? Bagaimana mekanisme pengawasan logistik kesehatan hingga barang yang diduga berasal dari fasilitas pemerintah bisa berpindah tangan? Apakah ada kelemahan sistem pengawasan, atau murni dilakukan secara individual?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban dari proses pemeriksaan yang sedang berjalan.
Jika nantinya terbukti terdapat keterlibatan aparatur atau tenaga kesehatan dalam rantai distribusi tersebut, persoalan ini tidak lagi sebatas dugaan pencurian aset negara, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek disiplin ASN, kode etik profesi, hingga tata kelola pelayanan kesehatan.
Masyarakat berharap penanganan perkara ini dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.
Publik menilai aparat penegak hukum, Inspektorat, Dinas Kesehatan, maupun organisasi profesi perlu mengusut seluruh mata rantai distribusi logistik kesehatan tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.
Pasalnya dalam perkara seperti ini, yang menjadi perhatian bukan hanya siapa yang mengambil barang, tetapi juga bagaimana barang itu bisa berpindah tangan, siapa yang menerima, apakah ada unsur kelalaian, serta apakah sistem pengawasan sudah berjalan sebagaimana mestinya.
“Jangan sampai hukum hanya piawai mengejar pemain di lapangan, sementara jalur distribusi dan sistem pengawasannya dibiarkan menjadi teka-teki. Masyarakat tentu berharap pengungkapan kasus ini tidak berhenti pada cerita “barang sudah dikembalikan”, melainkan benar-benar menjawab pertanyaan paling mendasar yakni bagaimana logistik kesehatan milik negara bisa keluar dari gudang hingga berakhir di tangan pembeli?,”ujar Supriyan pengamat kebijakan publik di Tanggamus.
Proses verifikasi oleh Dinas Kesehatan serta langkah klarifikasi dan audit oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus masih berlangsung.***
