TANGGAMUS — Harga telur ayam ras di sejumlah pasar di Kabupaten Tanggamus tengah menjadi keluhan peternak ayam petelur skala kecil dan menengah.
Bukan semata karena harga yang rendah, para peternak menyoroti adanya dugaan penjualan telur dengan harga jauh di bawah harga posko peternak yang selama ini menjadi salah satu rujukan perdagangan telur di wilayah Lampung.
Per 28 September 2026, harga posko telur dari tingkat peternak disebut berada di kisaran Rp24.500 per kilogram. Harga tersebut merupakan harga yang disepakati dengan mempertimbangkan kondisi perdagangan antara peternak, pedagang dan pemerintah. Namun, kondisi di lapangan disebut berbeda.
Sejumlah peternak mengaku harga telur di pasar wilayah Kota Agung, Gisting, Wonosobo, Semaka dan sekitarnya bergerak tidak stabil. Salah satu pihak yang disorot adalah unit usaha yang disebut merupakan peternakan milik BUMDes di wilayah Kecamatan Kota Agung.
Peternak mengeluhkan adanya penjualan telur dengan harga yang disebut berada di bawah harga posko. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan harga pasar dan membuat peternak kecil kesulitan menjual hasil produksinya dengan harga yang mampu menutup biaya produksi.
Salah satu peternak ayam petelur di Gisting, Basrah, mengatakan persoalan tersebut tidak bisa dilihat hanya sebagai persaingan harga biasa.
Menurut dia, harga posko telah memperhitungkan berbagai komponen biaya yang harus ditanggung peternak, mulai dari pakan, konsentrat, jagung, tenaga kerja hingga operasional kandang.
“Kalau kayak begini, kami sebagai peternak kecil yang dirugikan. Apalagi sekarang harga pakan, konsentrat termasuk jagung semakin hari semakin naik,” ujar Basrah.
Ia berharap pemerintah daerah turun tangan untuk melihat langsung kondisi perdagangan telur di lapangan.
Basrah meminta agar pihak yang menjalankan usaha, termasuk BUMDes, tidak melakukan penjualan yang menurutnya dapat semakin menekan harga telur di tingkat peternak.
“Tolonglah kepada pemerintah agar BUMDes itu ditegur agar jangan kayak gitu dalam usaha. Bisa gulung tikar usaha kami,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Burhanudin, peternak sekaligus pedagang telur. Ia mengatakan persoalan harga bukan hanya berdampak kepada peternak, tetapi juga kepada pedagang dan warung-warung kecil yang selama ini menjadi mata rantai distribusi telur kepada masyarakat.
Menurut Burhanudin, ketika ada telur yang dijual jauh lebih murah dibanding harga yang menjadi rujukan peternak, agen dan pedagang kecil kesulitan mengikuti harga tersebut.
“Dampaknya saya sebagai agen penjual telur enggak bisa ngimbangin harga BUMDes tersebut,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut membuat sejumlah warung kecil yang menjadi pelanggannya kesulitan menjual kembali telur di wilayah Gisting, Kota Agung, Wonosobo hingga Pangkul.
“Warung-warung kecil yang saya kasih pun enggak bisa jual untuk wilayah Gisting, Kota Agung, Wonosobo dan Pangkul. Akibat dari BUMDes jual di bawah harga posko. Kami mohon agar pemerintah turun tangan atas masalah ini,” harap Burhan.
Para peternak berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi perang harga yang pada akhirnya justru menekan pelaku usaha kecil.
Mereka mendorong adanya forum komunikasi antara peternak, pedagang, pemerintah daerah, pengelola BUMDes dan pihak terkait lainnya untuk membahas mekanisme perdagangan telur yang lebih sehat.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menjelaskan posisi harga posko Rp24.500 per kilogram per 28 September 2026, mekanisme penetapannya, serta sejauh mana harga tersebut menjadi rujukan bagi pelaku perdagangan telur di Tanggamus. ***
