KOTA BEKASI – Keputusan pemerintah pusat untuk mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 ternyata belum sepenuhnya menjawab nasib sekitar 3.100 PPPK paruh waktu di Kota Bekasi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengaku belum memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk menjalankan kebijakan tersebut. Padahal, pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi secara bertahap mulai 2027.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan pemerintah daerah masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebelum menentukan langkah pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kita belum tahu, orang belum ada (juklak juknis), baru statement gimana,” ujar Tri seusai memimpin Apel Pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan tiga hari setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan pemerintah dan DPR RI mengenai peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11/2026), Prasetyo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi tenaga pendidik, tetapi juga mencakup berbagai profesi lainnya.
Cakupannya antara lain dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
Pemerintah menyatakan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Selain itu, PPPK yang telah beralih menjadi penuh waktu juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.
Dengan demikian, keputusan kebijakan di tingkat pusat sudah diumumkan. Namun, pemerintah daerah masih menunggu pedoman teknis untuk mengetahui mekanisme pelaksanaannya.
Selain mekanisme pengangkatan, persoalan pembiayaan menjadi perhatian Pemkot Bekasi. Tri mengakui kemampuan fiskal daerah harus diperhitungkan apabila perubahan status tersebut berdampak terhadap belanja pegawai.
Pemkot Bekasi berharap pemerintah pusat menanggung gaji pokok PPPK penuh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kita juga nggak bisa komentar. Karena kan katanya ditanggung sama pusat kan (soal gaji pokok, tugas daerah menyesuaikan di TPP). Kita tinggal penyesuaian aja,” tuturnya.
Tri mengatakan pembiayaan gaji pegawai sebaiknya tidak sepenuhnya dibebankan kepada kas daerah.
“Kedepannya dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat, bukan dibebankan pada kas daerah,” tegasnya.
Harapan tersebut sebelumnya juga muncul dalam penjelasan Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Dalam siaran pers Kementerian Keuangan, pemerintah menyampaikan rencana peningkatan status PPPK paruh waktu di daerah menjadi penuh waktu mulai Januari 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan ditanggung pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu latar belakang harapan pemerintah daerah agar perubahan status kepegawaian tidak menambah tekanan terhadap APBD.
Di Kota Bekasi, kebijakan tersebut menyangkut sekitar 3.100 PPPK paruh waktu. Pemkot Bekasi sebelumnya telah mengusulkan perpanjangan kontrak mereka kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Perpanjangan kontrak menjadi langkah untuk menjaga keberlanjutan hubungan kerja para pegawai. Namun, perpanjangan masa kontrak tidak serta-merta mengubah status mereka menjadi PPPK penuh waktu.
Perubahan status tetap membutuhkan tindak lanjut kebijakan pemerintah, mekanisme administrasi kepegawaian, serta pengaturan pembiayaan yang jelas.
Di tengah penantian tersebut, ribuan PPPK paruh waktu tetap menjalankan tugas di lingkungan Pemkot Bekasi. Mereka berasal dari berbagai sektor pelayanan dan perangkat daerah yang membutuhkan dukungan tenaga aparatur.
Kondisi ini membuat pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat menjadi perhatian, terutama terkait kepastian waktu, kriteria pengangkatan, serta hak kepegawaian setelah perubahan status.
Diketahui berdasarkan keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara pada 6 November 2026, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi, dengan pelaksanaan bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan pemerintah dan DPR mengenai penataan tenaga PPPK paruh waktu yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada tenaga pendidikan.
Namun, bagi pemerintah daerah seperti Kota Bekasi, pengumuman kebijakan tersebut masih harus diterjemahkan ke dalam mekanisme pelaksanaan dan penganggaran.
Kini, sekitar 3.100 PPPK paruh waktu di Kota Bekasi menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.***
