TUBABA – Dana Desa seharusnya menjadi tumpuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan anggaran di Tiyuh (Desa) Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), justru terseret perkara dugaan korupsi.
Mantan Kepalo Tiyuh Indraloka II berinisial NP kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Nilai yang menjadi sorotan bukan angka kecil. Kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp402.639.606 atau lebih dari Rp402 juta.
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba menduga terdapat kegiatan pembangunan fiktif dalam pengelolaan anggaran tersebut. Jika dugaan itu terbukti, uang negara yang semestinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan justru tidak digunakan sebagaimana mestinya.
NP ditetapkan sebagai tersangka pada 9 November 2026. Pada hari yang sama, penyidik langsung melakukan penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah bukti, memeriksa 23 saksi, serta meminta keterangan ahli. Kejaksaan menyatakan telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status hukum NP.
Perkara ini menjadi pengingat serius bahwa Dana Desa bukan uang pribadi kepala tiyuh ataupun perangkat pemerintahan. Setiap rupiah yang dialokasikan negara memiliki pertanggungjawaban dan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dugaan proyek fiktif juga menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian. Sebab, apabila anggaran pembangunan dicairkan tanpa realisasi pekerjaan sebagaimana mestinya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Dalam perkara ini, NP dijerat dengan sangkaan primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor beserta ketentuan peralihan KUHP yang berlaku.
Penahanan tersebut menjadi langkah awal proses hukum. Penyidik masih harus menuntaskan pembuktian untuk mengungkap secara terang dugaan penyimpangan anggaran, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab. ***
