BANDUNG – Tim kuasa hukum mantan Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bekasi, Juhasan Anto Suseno, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) batal demi hukum.
Permintaan tersebut disampaikan melalui eksepsi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) pengelolaan MCK Pasar Bantargebang, Selasa (10/11/2026).
Perkara Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Bdg diperiksa majelis hakim yang diketuai Panji Surono, dengan anggota Dr. Ronald Salnofri Bya dan Hakim Ad Hoc Tipikor Cecep Dudi Muklis. JPU dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi adalah Yarma Asri, SH.
Kuasa hukum Juhasan, H. Bambang Sunaryo, SH, menyebut surat dakwaan tidak memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
“Kami menilai dakwaan tersebut menyimpan enam persoalan serius,” kata Bambang dalam persidangan.
Dalam dakwaan JPU, Juhasan disebut meminta uang kepada Herlin terkait pengurusan pengelolaan MCK Pasar Bantargebang. Permintaan awal disebut sebesar Rp200 juta, kemudian dinegosiasikan menjadi Rp100 juta.
JPU menguraikan penyerahan uang mencapai Rp80 juta, terdiri atas transfer Rp50 juta dan Rp15 juta serta penyerahan tunai Rp15 juta melalui perantara Fuad Hasan. Jaksa juga menguraikan adanya pernyataan mengenai kemungkinan pembongkaran MCK apabila pengurusan tidak segera dilakukan.
Dalam eksepsinya, Bambang menguraikan enam keberatan terhadap dakwaan tersebut.
Pertama, JPU dinilai tidak menjelaskan kewenangan Juhasan dalam menerbitkan, menolak, atau membatalkan izin pengelolaan MCK, termasuk kewenangan memerintahkan pembongkaran bangunan.
Kedua, bentuk pemaksaan dalam dakwaan primair dinilai tidak diuraikan secara terperinci. Kuasa hukum mempertanyakan bentuk ancaman pembongkaran, kalimat yang disampaikan, serta kaitannya dengan kewenangan jabatan terdakwa.
Ketiga, terdapat ketidakjelasan mengenai nominal uang yang diminta, diterima, dan dikembalikan. Kuasa hukum menyoroti penyebutan permintaan Rp200 juta dan Rp100 juta serta uraian mengenai jumlah uang yang diserahkan dan dikembalikan.
Keempat, dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 605 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dinilai tidak menjelaskan tindakan konkret yang dianggap bertentangan dengan kewajiban jabatan terdakwa.
Kelima, hubungan antara dakwaan primair dan subsidair dinilai tidak diuraikan secara jelas, terutama mengenai permintaan dan penerimaan uang, penggunaan kewenangan jabatan, tindakan administrasi, serta pengembalian uang.
Keenam, kronologi waktu dan tempat peristiwa dinilai tidak runtut. Uraian komunikasi, pertemuan, transfer, dan penyerahan uang disebut terjadi pada waktu serta lokasi berbeda tanpa penjelasan hubungan antarperistiwa secara memadai.
Atas enam keberatan tersebut, tim kuasa hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan surat dakwaan JPU Nomor Register PDS-1/M.2.17/Ft.1/10/2026 tertanggal 8 Oktober 2026 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Kuasa hukum juga meminta JPU memperbaiki surat dakwaan serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Bambang menegaskan, keberatan yang diajukan berkaitan dengan syarat formal dan materiil surat dakwaan, bukan penilaian terhadap kebenaran alat bukti.
Sidang selanjutnya dijadwalkan Selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan sela.***
