JAKARTA – Rokok elektrik atau vape tak lagi sekadar berhadapan dengan perdebatan soal kesehatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini menetapkan larangan yang lebih luas: bukan hanya mengharamkan penggunaannya, tetapi juga aktivitas produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa yang ditetapkan Komisi Fatwa MUI itu ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menegaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama bahaya rokok elektrik terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan dengan kandungan antara lain nikotin, gliserin, dan bahan perasa hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup penggunanya.
Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian utama karena bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh. Artinya, kemasan modern, pilihan rasa, dan teknologi perangkat tidak serta-merta menghilangkan persoalan risiko yang melekat pada produk tersebut.
Namun, ketetapan MUI tidak berhenti pada konsumen. Ada tiga poin hukum utama yang menjadi garis tegas fatwa ini.
Pertama, penggunaan rokok elektrik dinyatakan haram. Kedua, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga diharamkan. Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Niam.
Dengan demikian, cakupan fatwa ini menyentuh seluruh mata rantai bisnis vape, mulai dari produsen, distributor hingga pedagang. Produk yang selama ini dipasarkan dengan beragam desain, aroma, dan rasa tersebut kini menghadapi persoalan bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga ketentuan hukum Islam.
Dalam pertimbangannya, MUI menggunakan prinsip sadd al-dzari’ah, yakni menutup jalan atau mencegah sesuatu yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan terlarang. Prinsip ini digunakan untuk mengantisipasi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
Niam berharap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha, untuk menghindari penggunaan maupun aktivitas bisnis rokok elektrik.
Fatwa tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa persoalan vape tidak cukup dilihat dari tren gaya hidup atau perkembangan industri. Ketika risiko kesehatan, lingkungan, dan potensi penyalahgunaan menjadi pertimbangan, urusannya tidak lagi sekadar soal pilihan rasa dan kepulan uap.***
