JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 terus bergulir. Terbaru, Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tiga saksi dari unsur perusahaan mitra dan Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Ketiga saksi tersebut masing-masing berinisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd., WS dari PT Pertamina EP, dan MJ dari Pemerintah Kota Bekasi. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).
Pemeriksaan tiga saksi tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara kerja sama migas yang berlangsung selama 15 tahun. Sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), penyidik juga memeriksa seorang saksi berinisial MJ dari lingkungan Pemkot Bekasi sebagaimana informasi pemeriksaan sebelumnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Menurutnya, proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Perkara ini mulai menjadi perhatian publik setelah Tim Penyidik JAM PIDSUS melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta dan Kota Bekasi pada 17 September 2026.
Di Jakarta, penyidik menggeledah kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di kawasan Sampoerna Strategic, Sudirman.
Sementara di Kota Bekasi, penggeledahan menyasar Kantor Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Setda, kantor PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda), Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola KSO antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP. Penyidik menelusuri dokumen serta barang bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut.
LINAP Pertanyakan Kapan Tersangka Ditetapkan
Perkembangan penyidikan ini turut menjadi perhatian Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP). Ketua Umum LINAP, Baskoro, sebelumnya menyampaikan sorotan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.
LINAP meminta Kejagung mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta mengungkap potensi kerugian negara.
Kini, setelah penggeledahan di enam lokasi dan pemeriksaan sejumlah saksi dari berbagai unsur, perhatian publik mengarah pada perkembangan berikutnya: penetapan tersangka.
Hingga Rabu (11/11/2026), Kejagung belum mengumumkan nama tersangka dalam perkara tersebut. Pemeriksaan saksi masih menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti untuk mengungkap konstruksi perkara dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Desakan agar pengusutan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi terus mengemuka. Publik menunggu hasil penyidikan Kejagung untuk menjawab siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan kerja sama migas yang berlangsung sejak 2009 hingga 2024.***
