Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WAWAINEWS – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh perhatian publik pada 11 November 2026. Malam hari.
Surat pengunduran diri disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma. Surat formal kepada MPR dijadwalkan menyusul Kamis, 13 November 2026.
Peristiwa ini menandai persoalan ketatanegaraan serius. Ialah perubahan keadaan hukum yang memengaruhi legitimasi jabatan Wakil Presiden.
Kronologinya bermula sehari sebelumnya. Pada 10 November 2026, Gibran bertemu Presiden Prabowo selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri untuk menghadapi dinamika hukum terkait putusan MK dan MA.
Mensesneg menkonfirmasi jika Presiden tidak menghalangi rencana wapres itu.
Pengunduran diri Gibran harus dibaca dalam perspektif hukum tata negara. Khususnya perubahan keadaan hukum yang berpengaruh terhadap terpenuhinya persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Gibran bukanlah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Dalam perkara yang menjadi dasar polemik ini, tidak ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan Gibran bersalah melakukan pemalsuan dokumen ataupun tindak pidana lainnya.
Putusan MK dan MA yang menjadi perhatian publik merupakan putusan terkait keabsahan dokumen. Persoalannya bukan kesalahan pribadi, melainkan perubahan keadaan hukum yang memengaruhi keabsahan dokumen yang sebelumnya menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan bagi wapres.
Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Penjabaran itu terdapat dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu, yang mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Pasal 227 huruf l mengatur dokumen persyaratan pendidikan yang harus disertakan dalam pendaftaran.
Ketika mendaftar, persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan terpenuhi berdasarkan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan lembaga berwenang. Namun, keadaan hukum kemudian berubah.
Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK mencatat tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA. Meski demikian, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dalam perkara tersebut karena legal standing pemohon.
Selanjutnya, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutannya. MA secara eksplisit menyebut putusan MK sebagai fakta hukum baru yang mengakibatkan perubahan keadaan hukum.
Rangkaian putusan ini menghadirkan persoalan serius mengenai dasar pembuktian persyaratan pendidikan bagi wapres.
Pertanyaan konstitusionalnya menjadi mendasar. Apabila dokumen yang menjadi dasar pembuktian persyaratan dinyatakan batal, apakah legitimasi hukum untuk menduduki jabatan masih dapat dipertahankan?
Persoalan ini menyangkut prinsip legitimasi konstitusional yang berkelanjutan (continuing constitutional legitimacy). Jabatan publik memang diperoleh melalui proses pemilihan dan pelantikan yang sah. Namun, proses tersebut tidak menjadikan persyaratan konstitusional kebal dari pengujian hukum di kemudian hari.
Pasal 7A UUD NRI 1945 membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti “tidak lagi memenuhi” syarat jabatannya. Pasal 7B mengatur mekanisme konstitusionalnya melalui DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR.
Artinya, pembatalan dokumen bukan pemberhentian otomatis. Tetapi persoalan yang konsekuensi konstitusionalnya harus diuji melalui mekanisme yang berlaku.
Dalam perspektif negara hukum (rechtsstaat), kekuasaan harus tunduk pada supremasi konstitusi, bukan sebaliknya. Karena itu, perlindungan politik tidak boleh mengesampingkan pengujian persyaratan konstitusional.
Termasuk Persiden Prabowo. Ia tidak bisa membela dan melindungi atas keadaan ini. Tidak bisa dipaksa untuk melindungi. Presiden harus tuduk pada ketentuan yang berlaku.
Pengunduran diri Gibran dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan keadaan hukum yang memengaruhi legitimasi jabatannya. Ini bukan persoalan kesalahan pribadi, melainkan persoalan apakah persyaratan konstitusional untuk mempertahankan jabatan masih terpenuhi.
Terlepas dari dinamika hukum tersebut, dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden merupakan capaian tersendiri bagi seorang anak muda. Gibran telah memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam pemerintahan serta politik nasional yang tidak banyak dimiliki anak muda seusianya.
Namun, prestasi dan pengalaman tersebut tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi.
Seseorang tidak harus melakukan kesalahan untuk menghadapi konsekuensi perubahan keadaan hukum. Sebab, jabatan adalah amanah konstitusi, bukan hak politik yang kebal dari perubahan keadaan hukum.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.
