KOTA BEKASI — Aduan masyarakat soal pungutan liar (pungli) dan lambatnya pelayanan perizinan di Kota Bekasi menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Namun, hasil pengecekan di lapangan justru menemukan persoalan lain: sebagian laporan yang diterima belum dilengkapi data faktual sehingga sulit ditindaklanjuti.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan hal itu setelah melakukan kunjungan kerja untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Bekasi, Jumat (13/11/2026).
Menurut mantan Wakil Gubernur Jabar ini, laporan masyarakat memang beragam, mulai dari dugaan pungli hingga proses perizinan yang dinilai berbelit. Akan tetapi, ketika sejumlah aduan ditelusuri dan dikonfirmasi kepada pihak terkait, sebagian di antaranya tidak disertai bukti atau informasi yang cukup.
“Artinya pengaduan itu ada, tetapi ketika dikejar ternyata tidak berbasiskan data. Atau mungkin yang mengadukan tidak melaporkan dengan data faktual,” ujar Dede.
Meski begitu, ia mengingatkan agar temuan tersebut tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan keluhan masyarakat. Sebab, laporan mengenai pungli dan lambatnya perizinan tetap harus menjadi bahan evaluasi, terutama untuk memastikan pelayanan publik berjalan tanpa hambatan dan penyalahgunaan kewenangan.
Dede mengakui, berdasarkan penilaian Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), kinerja birokrasi Kota Bekasi telah memperoleh penilaian prima dari sisi kepatuhan terhadap aturan dan standar pelayanan.
Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemkot Bekasi, termasuk penyediaan kanal pengaduan berbasis teknologi. Namun, sederet inovasi tersebut dinilai tidak akan maksimal apabila masyarakat belum mengetahui cara mengaksesnya atau masih berhadapan dengan oknum yang mempersulit pelayanan.
“Prinsipnya kita mengapresiasi Kota Bekasi yang sudah memberikan begitu banyak inovasi, termasuk peraturan-peraturan khusus untuk pengaduan. Apalagi di sini kan kaya dengan media sosial, semua orang menyampaikannya lewat medsos sehingga tim cyber KemenPAN-RB, Ombudsman, dan Pemkot terus melacak,” jelasnya.
Komisi II juga menerima laporan mengenai dugaan pungli yang masih terjadi serta lamanya pengurusan izin. Dede menyebut, berdasarkan hasil diskusi dengan jajaran Pemkot Bekasi, sejumlah upaya penyederhanaan pelayanan sebenarnya telah dilakukan.
Di antaranya, mendekatkan layanan perizinan hingga tingkat kelurahan dan mengintegrasikan pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil) sampai ke lingkungan sekolah.
Namun, kemudahan sistem belum tentu otomatis membuat pelayanan di lapangan bebas hambatan. Dede mengingatkan adanya kemungkinan oknum yang justru mempersulit proses meski aturan dan prosedur sudah disederhanakan.
“Sudah dipermudah, tetapi ada oknum yang mempersulit. Nah, oknum ini tidak bisa dikatakan sebagai lembaga, karena ini kan orang per orang,” tegasnya.
Karena itu, Komisi II mendorong Pemkot Bekasi tidak hanya menunggu masyarakat datang mengadu. Pemerintah daerah diminta lebih proaktif mendatangi warga, menyampaikan informasi layanan, sekaligus memastikan praktik pelayanan di tingkat bawah berjalan sesuai ketentuan.
Sorotan lain yang tak kalah penting adalah minimnya sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblower system. Padahal, aturan tersebut telah mengakomodasi perlindungan bagi pelapor dan saksi, bahkan memuat ketentuan mengenai ganti rugi.
Dede menyebut, saat dikonfirmasi kepada pemerintah daerah, aturan perlindungan tersebut tercatat belum pernah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan laporan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah masyarakat memang tidak menemukan pelanggaran, atau justru belum mengetahui bahwa pemerintah telah menyediakan mekanisme pelaporan yang dilengkapi perlindungan?
“Pertanyaannya, publik sudah tahu atau belum ada Perwali tersebut? Ketika masyarakat tahu kami dilindungi, maka dia akan menggunakan haknya. Ketika masyarakat tidak tahu, mungkin masyarakat takut untuk menggunakan haknya,” ujar Dede.
Menurutnya, ketakutan terhadap risiko setelah melapor menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam mengungkap dugaan penyimpangan. Banyak warga khawatir identitasnya diketahui atau tidak mendapatkan perlindungan ketika berhadapan dengan pihak yang dilaporkan.
Padahal, keberadaan whistleblower system semestinya memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran. Tanpa sosialisasi yang memadai, aturan perlindungan tersebut berisiko hanya menjadi dokumen administratif yang tidak dikenal oleh warga.
“Rata-rata masyarakat itu takut untuk mengadukan karena merasa tidak ada perlindungan saksi. Dasarnya kan seperti itu. Tapi dengan adanya Perwali whistleblower system, mestinya itu dilindungi, bahkan akan diganti rugi. Tapi ketika kami tanya apakah sudah ada yang melaporkan, ternyata belum. Ini menandakan bahwa masih banyak yang belum tahu tentang peraturan ini,” pungkasnya.***
