JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah menantang rakyat untuk memakzulkan dirinya di tengah menguatnya desakan pemakzulan.
Pernyataan itu disampaikan Ray dalam diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia menyoroti sikap pihak Gibran yang dinilai menolak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA.
“Pihak Gibran bukan hanya menolak melaksanakan undang-undang, melaksanakan putusan MA, tetapi bahkan menantang rakyat Indonesia untuk memakzulkan beliau. Kira-kira begitu. Bagi beliau jauh lebih baik dimakzulkan, jauh lebih terhormat malah, daripada harus mengundurkan diri. Artinya nantang,” kata Ray.
MA melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Ray menilai putusan tersebut berimplikasi terhadap keabsahan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
“Lebih parah lagi bukan hanya tidak sah, tapi batal demi hukum, alias dianggap tidak pernah ada. Jadi kalau tidak pernah ada, berarti sejak dari awal Saudara Gibran ini sudah tidak sah menjadi calon wakil presiden,” ujarnya.
Ray mengaku tidak yakin Gibran akan mengundurkan diri. Karena itu, ia mendesak DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Apalagi yang mau ditunggu? Putus, dasar hukumnya sangat-sangat kuat,” tegasnya.
Rahmat Saleh Soroti Nepo Baby
Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Gema Keadilan sekaligus anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyoroti dampak polemik pendidikan Gibran terhadap kepercayaan generasi muda.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat memperkuat persepsi adanya perlakuan istimewa atau privilege bagi anak penguasa.
“Ini memperkuat kekhawatiran anak muda yang menganggap bahwa proses ini ada privilege yang diberikan kepada seseorang yang, mohon maaf, anak muda memandang itu adalah nepo baby,” kata Rahmat.
Ia khawatir persepsi adanya jalan khusus bagi anak penguasa membuat generasi muda kehilangan motivasi untuk menempuh pendidikan tinggi.
“Jangan sampai nanti ini dibiarkan, kemudian anak-anak muda itu malas untuk menyelesaikan sekolahnya. Karena apa? Mereka mungkin berpendapat bahwa, ‘Ngapain kami sekolah tinggi-tinggi, sementara nanti akan ada jalan tol untuk anak-anak penguasa tertentu yang menyebabkan kami tersingkir?’. Ini berbahaya,” ujarnya.
Polemik ini turut menyeret peran DPR dalam menindaklanjuti putusan MA. Namun, pembatalan surat keterangan pendidikan tidak otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Proses pemakzulan harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.***
