BEKASI – Tak perlu lagi menunggu masuk kategori miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, mulai desil 1 hingga desil 10.
Kebijakan yang diluncurkan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026), itu didukung anggaran sekitar Rp350 miliar.
Artinya, jaminan kesehatan tidak lagi dibatasi oleh klasifikasi ekonomi masyarakat. Warga yang membutuhkan pengobatan dapat mengakses layanan melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” tegas Asep.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan perubahan kategori desil untuk memperoleh jaminan kesehatan.
“Pokoknya mau desil berapa pun ditanggung, dari satu sampai desil sepuluh,” ujar Dedi.
Namun, jaminan kesehatan menyeluruh ini bukan berarti seluruh persoalan pelayanan kesehatan otomatis selesai. Ketersediaan fasilitas, tenaga medis, obat-obatan, hingga kepastian administrasi kepesertaan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Asep menyebut, anggaran sekitar Rp350 miliar disiapkan untuk mendukung keberlanjutan program. Meski demikian, pembiayaan tidak seluruhnya akan dibebankan kepada APBD. Perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemberi kerja tetap diwajibkan memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerjanya.
Pemkab Bekasi juga akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan untuk memverifikasi data peserta. Pembaruan diperlukan agar warga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau sudah memperoleh jaminan kesehatan dari tempat bekerja tidak tercatat ganda.
Sementara itu, skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan diarahkan untuk kebutuhan insidental dan penyakit tertentu yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan.
Tak berhenti pada jaminan pembiayaan, Pemkab Bekasi juga menyiapkan pengembangan puskesmas agar beroperasi 24 jam dan memiliki fasilitas rawat inap mulai 2027.
Langkah ini diharapkan mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit. Keluhan kesehatan seperti demam, batuk, dan diare dapat lebih dahulu ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama tanpa seluruh pasien harus berdesakan di rumah sakit.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, UHC Prioritas memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat tanpa membedakan kategori ekonomi.
Bahkan, manfaat JKN tetap dapat digunakan warga Kabupaten Bekasi yang sedang berada di luar daerah, termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota lain, sepanjang mengikuti ketentuan layanan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 November 2026, dari sekitar 3,5 juta penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Cakupan kepesertaan mencapai 99,67 persen, sementara peserta aktif tercatat 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen.
Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh penduduk sudah terdaftar, tetapi masih terdapat selisih cukup besar antara peserta terdaftar dan peserta aktif. Persoalan inilah yang perlu menjadi perhatian agar jaminan kesehatan tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar bisa digunakan ketika warga membutuhkan pengobatan.
UHC Prioritas kini menjadi ujian bagi Pemkab Bekasi. Sebab, warga tidak hanya membutuhkan janji berobat gratis, tetapi juga kepastian mendapatkan pelayanan, tidak dipersulit administrasi, serta tidak ditolak ketika datang ke fasilitas kesehatan.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini bukan diukur dari besarnya anggaran Rp350 miliar atau peluncuran kebijakannya, melainkan dari satu hal sederhana: ketika warga sakit, mereka benar-benar bisa berobat tanpa dihantui tagihan dan persoalan birokrasi.***
