JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap cerita di balik keputusannya menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ia mengaku sempat tidak mengenal sosok yang akhirnya dipercaya memimpin institusi Polri tersebut.
Cerita itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menceritakan proses ketika dirinya mencari sosok yang dinilai tepat untuk menduduki jabatan Kapolri.
Prabowo mengaku sempat menanyakan latar belakang calon yang diajukan kepadanya. Ketika mendapat jawaban bahwa sosok tersebut berasal dari Pandeglang, Banten, ia kembali menanyakan jabatan yang sedang diembannya.
“Saya sudah jadi jenderal, dia jadi apa? Katanya Kapolres. Saya jenderal biasanya kalau melihat letnan itu sudah kayak apa,” ujar Prabowo sambil berseloroh.
Ia kemudian menceritakan bahwa setelah mempertimbangkan sejumlah nama yang disodorkan, dirinya justru merasa cocok dengan sosok tersebut. Prabowo mengaku sempat menanyakan kepada Kepala BNN mengenai identitas dan asal-usul orang yang dimaksud.
“Siapa itu? Dari mana dia? Pandeglang, Banten. Itu saja. Setelah itu saya langsung tunjuk, kau Kapolri,” kata Prabowo.
Prabowo mengklaim keputusan tersebut terbukti membawa hasil positif bagi negara. Ia menegaskan bukan sedang memuji seseorang, melainkan ingin menyampaikan penilaian berdasarkan apa yang dianggapnya benar.
“Saya bukan muji-muji orang. Saya ini sulit muji. Saya harus akui yang benar katakan benar, yang salah ya salah, dengan segala risiko,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung serangan buzzer yang menurutnya terjadi hampir setiap malam. Ia mengungkap adanya dugaan aliran uang dalam jumlah besar untuk membiayai berbagai serangan dan memengaruhi tokoh-tokoh tertentu hingga memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Menurut Prabowo, ambisi politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan demokrasi tidak boleh dikuasai oleh kelompok bermodal besar, terlebih jika sumber kekayaannya berasal dari praktik yang tidak halal.
Prabowo juga mengkritik mahalnya ongkos politik di Indonesia. Ia menyoroti kabar mengenai kebutuhan dana hingga puluhan miliar rupiah untuk menjadi anggota DPR maupun kepala daerah.
“Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar jadi DPR bisa puluhan miliar. Ini bagaimana? Apakah ini cita-cita pendiri bangsa? Apakah ini yang diperjuangkan para pendiri bangsa?” ujarnya.
Presiden menegaskan demokrasi yang dibangun bangsa Indonesia seharusnya memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin secara bebas, bukan menjadi sistem yang dapat dibeli, disandera, dan dikendalikan oleh pemilik modal.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pidato Prabowo di hadapan keluarga besar Muhammadiyah. Ia mengingatkan bahwa praktik politik berbiaya tinggi dan politik uang berpotensi menjauhkan demokrasi dari cita-cita kemerdekaan.***
