LAMPUNG UTARA – Pemasangan tiang jaringan telekomunikasi yang diduga untuk layanan internet (wifi) di wilayah Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, menuai sorotan. Pasalnya, pemasangan tiang di sepanjang jalur Desa Jagang hingga Desa Tanjung Iman diduga belum disertai keterbukaan dokumen perizinan maupun kejelasan mekanisme kompensasi bagi warga.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah pekerja di lapangan mengaku tidak mengetahui secara pasti soal perizinan, tanggung jawab perusahaan, hingga pemberian kompensasi kepada pemilik lahan yang digunakan untuk pemasangan tiang.
Saat ditemui di lokasi pekerjaan di Desa Tanjung Iman, Selasa (17/11/2026), salah seorang pekerja mengatakan bahwa pihaknya telah meminta izin kepada warga dan kepala desa. Namun, urusan kompensasi bukan menjadi kewenangannya.
“Ini pemasangan tiang, Bang. Kami sudah izin dengan warga yang punya lahan, dengan kepala desa juga sudah. Tapi soal kompensasi kami enggak tahu,” ujarnya.
Pekerja tersebut mengaku berasal dari Kali Rejo, Lampung Tengah. Ia juga menyebut dirinya hanya bertugas sebagai penanggung jawab sementara di lapangan karena pimpinan yang sebenarnya belum berada di lokasi.
“Saya penanggung jawabnya di sini, tapi sebenarnya bukan saya. Kebetulan penanggung jawabnya belum datang, jadi untuk sementara ini ya saya,” katanya.
Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, seseorang bernama Rio yang disebut sebagai penanggung jawab pemasangan tiang hanya menyebut proyek tersebut berasal dari perusahaan Telkom.
“Telkom Pak, dari perusahaan,” jawabnya singkat.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai identitas badan usaha pelaksana, dokumen perizinan, mekanisme penggunaan lahan, serta dasar pemberian kompensasi kepada warga, Rio tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
Keterangan tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan di lapangan dan bagaimana legalitas pemasangan jaringan tersebut dipenuhi.
Di sisi lain, pengakuan warga justru memperlihatkan adanya persoalan terkait mekanisme penggunaan lahan.
Taryan, warga Desa Jagang, mengaku menerima uang sebesar Rp150 ribu setelah halaman depan rumahnya digunakan sebagai lokasi pemasangan tiang jaringan.
“Kompensasinya saya dikasih Rp150 ribu, Bang. Kalau yang lain katanya cuma Rp100 ribu, tapi saya ditambah Rp50 ribu, jadi Rp150 ribu punya saya,” ungkapnya.
Meski menerima uang tersebut, Taryan mengaku tidak pernah menandatangani surat perjanjian atau dokumen persetujuan tertulis. Menurutnya, pihak pemasang hanya meminta izin secara lisan untuk menempatkan tiang di depan rumahnya.
“Enggak ada perjanjian atau izin dari saya secara tertulis. Mereka hanya mengatakan mau numpang memasang tiang, sudah begitu saja,” jelasnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hak dan perlindungan warga. Sebab, tanpa dokumen tertulis yang menjelaskan kesepakatan, batas penggunaan lahan, serta tanggung jawab masing-masing pihak, potensi perselisihan dapat muncul di kemudian hari.
Sorotan juga disampaikan Herman, tokoh pemuda Kecamatan Blambangan Pagar. Ia mengaku pernah meminta pihak perusahaan menunjukkan dokumen perizinan pemasangan tiang, tetapi hingga kini dokumen tersebut belum diperlihatkan kepadanya.
Herman mengatakan, dirinya sempat dihubungi oleh penanggung jawab pekerjaan yang menyampaikan bahwa jaringan tersebut berasal dari Telkom, perusahaan BUMN. Penanggung jawab itu juga mengklaim perizinannya berasal dari kementerian dan lokasi pemasangan merupakan lahan negara.
Bahkan, menurut Herman, pihak tersebut menyatakan bahwa pemasangan di lahan warga sekalipun tidak disertai kewajiban kompensasi, karena perusahaan hanya meminta izin secara lisan.
“Tadi penanggung jawabnya menelepon saya. Katanya itu dari Telkom, perusahaan BUMN, izinnya dari kementerian dan tempat memasang tiang itu juga katanya di lahan negara, bukan lahan warga. Walaupun di lahan warga juga, katanya tidak ada kompensasi, mereka hanya minta izin secara lisan ke warga. Sedangkan ke kepala desa katanya sudah izin juga,” kata Herman.
Menurut Herman, klaim mengenai legalitas seharusnya dapat dibuktikan dengan dokumen yang jelas. Jika seluruh perizinan telah dipenuhi, tidak ada alasan bagi pihak pelaksana untuk menutup akses informasi ketika diminta menunjukkan dasar kegiatan tersebut.
“Kalau memang izinnya lengkap, kenapa takut menunjukkan? Kalau tiang itu dipasang di lahan warga, seharusnya ada kejelasan kompensasi, bukan hanya sekadar uang rokok,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila tiang yang telah dipasang roboh, kabel jaringan mengganggu aktivitas masyarakat, atau keberadaan instalasi tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan maupun pengguna jalan.
“Ini bukan hanya soal uang Rp100 ribu atau Rp150 ribu. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab kalau tiangnya roboh atau kabelnya mengganggu aktivitas warga. Jangan sampai ketika ada persoalan, masyarakat justru kesulitan mencari pihak yang harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Herman menambahkan, apabila lokasi pemasangan memang berada di atas aset atau lahan milik pemerintah, pihak pelaksana tetap perlu menjelaskan dasar penggunaan aset tersebut dan memastikan ketentuan perizinan yang berlaku telah dipenuhi, termasuk koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
Persoalan ini membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak yang mengerjakan maupun perusahaan yang disebut sebagai pemilik jaringan. Identitas badan usaha pelaksana, dasar hukum pemasangan, status lahan, serta mekanisme persetujuan warga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun konflik dengan masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan terperinci dari pihak penanggung jawab mengenai dokumen perizinan, identitas badan usaha pelaksana, dan dasar mekanisme kompensasi yang diterapkan di lapangan.












