Scroll untuk baca artikel
Uncategorized

Sebulan Lebih Tanpa Kejelasan, LINAP Tagih Janji Asep Surya Atmaja soal Dugaan Penghinaan Wartawan

×

Sebulan Lebih Tanpa Kejelasan, LINAP Tagih Janji Asep Surya Atmaja soal Dugaan Penghinaan Wartawan

Sebarkan artikel ini
dr. Asep Surya Atmaja, Bupati Bekasi

BEKASI – Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk menindaklanjuti dugaan penghinaan terhadap wartawan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Syafri Donny Sirait, kembali ditagih. Lebih dari sebulan sejak aksi solidaritas wartawan Se-Bekasi Raya digelar, kejelasan tindak lanjut atas tuntutan tersebut masih dipertanyakan.

Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro, mendesak Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja membuka perkembangan penanganan persoalan yang sempat menyita perhatian publik pada Oktober 2026 itu. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pernyataan sikap saat menerima demonstrasi, sementara tindak lanjutnya tidak diketahui masyarakat.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Kami menagih janji Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, yang saat itu masih menjabat Plt, ketika menerima aliansi wartawan. Sampai sekarang belum ada kejelasan terkait penyelesaiannya,” ujar Baskoro, Rabu (18/11/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima LINAP, belum ada perkembangan yang jelas, baik mengenai proses hukum maupun tindak lanjut internal di lingkungan Pemkab Bekasi. Padahal, persoalan tersebut menyangkut dugaan tindakan pejabat publik terhadap insan pers yang sedang menjalankan fungsi jurnalistik.

BACA JUGA :  Korban Penikaman Brutal Mantan Kakon di Tanggamus Mulai Membaik, Pelaku Masih “Main Petak Umpet” dengan Polisi
Baskoro Ketua Umum DPP LSM LINAP
Baskoro Ketua Umum DPP LSM LINAP

Baskoro mengingatkan, pejabat pemerintah semestinya memahami bahwa wartawan dan masyarakat memiliki hak untuk meminta klarifikasi serta memperoleh informasi publik. Sikap reaktif, apalagi kemarahan ketika dimintai keterangan atau data yang bukan termasuk informasi dikecualikan, justru berpotensi merusak hubungan pemerintah dengan masyarakat.

“Jangan terlalu alergi. Kenapa harus marah ketika diminta data atau lainnya jika memang masih dalam mekanisme dan aturan, bukan rahasia negara. Ingat, pejabat daerah itu digaji pakai uang rakyat, bukan perusahaan pribadi nenek moyangnya,” tegasnya.

Menurut Baskoro, keterbukaan informasi bukan kemurahan hati pejabat, melainkan kewajiban penyelenggara pemerintahan yang dijamin undang-undang. Karena itu, setiap permintaan informasi yang dilakukan sesuai ketentuan harus disikapi secara profesional, bukan dengan tekanan, kemarahan, ataupun tindakan yang dapat merendahkan martabat jurnalis.

Diketahui bahwa, persoalan ini bermula ketika Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya menggelar aksi damai di Bundaran Patung Golok, kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (15/10/2026).

BACA JUGA :  AJI Bandar Lampung Kecam Penganiayaan Jurnalis Inews TV di Rumah Dinas Bupati Lamteng: “Dikeroyok Tujuh Orang, Negara ke Mana?”

Saat itu, Asep Surya Atmaja yang masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi turun langsung menemui massa aksi dengan didampingi Sekretaris Daerah Endin Samsudin. Audiensi kemudian berlangsung di Ruang Rapat Bupati.

Ada tiga tuntutan utama yang disampaikan para jurnalis. Pertama, meminta pertanggungjawaban dan pencopotan Kepala DLH Kabupaten Bekasi serta pemeriksaan secara objektif, menyeluruh, dan transparan atas dugaan penghinaan terhadap wartawan.

Kedua, mendesak Pemkab Bekasi memberikan penegasan sikap terkait perlindungan dan martabat insan pers, termasuk jaminan hubungan profesional antara pemerintah daerah dan wartawan.

Ketiga, meminta laporan kepolisian terkait dugaan peristiwa tersebut tetap dikawal dan diproses secara profesional hingga tuntas sesuai ketentuan hukum.

Dalam audiensi itu, Pemkab Bekasi menyampaikan pernyataan sikap yang dibacakan Sekda Endin Samsudin. Pemerintah menyatakan tuntutan pemeriksaan dan pencopotan Kepala DLH akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Menindaklanjuti terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil,” demikian pernyataan sikap Pemkab Bekasi saat itu.

BACA JUGA :  “Hibah Tanah atau ‘Hadiah Diam-Diam’? Warga Kepri Seret Dugaan Maladministrasi ke Ombudsman dan DPR RI”

Pemkab juga menyebut adanya batasan kewenangan Plt Bupati yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dalam mengambil keputusan terkait tuntutan tersebut.

Mengenai tuntutan permintaan maaf resmi dan jaminan tidak terulangnya penghinaan maupun intimidasi terhadap wartawan, pemerintah menyatakan menghormati kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi serta menjunjung prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

Sementara terkait proses hukum, Pemkab Bekasi menyatakan menghormati tahapan dan mekanisme hukum yang sedang berjalan.

Kini, setelah Asep Surya Atmaja memimpin Kabupaten Bekasi, maka tegas Baskoro publik berhak mengetahui sejauh mana pernyataan sikap yang pernah disampaikan pemerintah tersebut telah direalisasikan.

LINAP pun meminta Bupati Bekasi tidak membiarkan persoalan tersebut menggantung tanpa penjelasan. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka langkah yang sudah dilakukan, hasil pemeriksaan internal jika telah tersedia, serta perkembangan koordinasi terkait proses hukum.***