BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pers harus tetap berdiri di atas independensi dan keberpihakan pada fakta di tengah derasnya arus informasi media sosial yang semakin sulit dibendung.
Pesan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi atau KDM saat memberikan sambutan dalam Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026-2031 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
KDM menekankan, wartawan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat benar-benar berdasarkan fakta, bukan sekadar mengikuti arus viral di media sosial.
“Wartawan itu kan harus independen, maka PWI harus terus menjunjung independensi dan keberpihakan pada fakta objektif dan menyajikan berita sesuai fakta yang terjadi,” ujar Dedi.
Menurutnya, profesi wartawan tetap memiliki posisi penting di tengah ledakan informasi digital. Ketika media sosial menjadi salah satu sumber utama masyarakat mendapatkan informasi, kerja jurnalistik diperlukan untuk melakukan verifikasi dan cek fakta.
“Jadi tidak menambahi, tidak mengurangi, karena ini adalah profesi terhormat dalam membangun keseimbangan demokrasi yang ada di Indonesia dan di Jawa Barat,” katanya.
Dedi juga menyoroti persoalan yang kini dihadapi perusahaan media. Pers tidak hanya dituntut menghasilkan pemberitaan berkualitas, tetapi juga harus bertahan secara bisnis di tengah persaingan mendapatkan iklan dan pendanaan dengan platform media sosial, influencer hingga buzzer.
Menurutnya, tantangan terhadap independensi semakin besar ketika perusahaan media menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta.
“Di situlah media dan jurnalisnya tengah diuji,” tuturnya.
KDM menilai, pada akhirnya masyarakat akan semakin selektif dalam menentukan sumber informasi yang dipercaya.
“Pada akhirnya publik akan semakin cerdas dalam mencari berita dan akan kembali lagi pada berita yang benar, bukan sekadar sensasi atau viral,” ujarnya.
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon menegaskan, posisi pers sebagai mitra pemerintah tidak berarti wartawan hanya memberitakan program dan keberhasilan pemerintah.
Menurutnya, pers juga memiliki kewajiban menyampaikan kritik dan masukan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.
“Sebagai mitra bukan berarti hanya memberitakan program dan keberhasilan pemerintah, namun juga memiliki kewajiban memberikan masukan dan kritik agar arah pembangunan masyarakat Jabar sesuai dengan yang direncanakan, menjadi masyarakat Jabar istimewa,” kata Tantan.
Ia mengatakan pembangunan Jawa Barat membutuhkan sinergitas berbagai pihak, termasuk pers.
“Kami siap menginformasikan kebijakan pemda, tetapi kami juga menulis kondisi masyarakat dan kritikan apa adanya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan kehadiran pers semakin penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap kemitraan strategis antara pemerintah dan pers terus berjalan dalam mendukung pembangunan.
“Dengan demikian, pers dapat memberikan energi positif bagi bangsa untuk maju dan berkembang bersama,” kata Ahmad Munir.***
