JAKARTA – Dunia pers dan politik Indonesia kehilangan satu nama yang pernah melintasi dua panggung berbeda: Pandapotan Maruli Asi Nababan atau Panda Nababan. Wartawan senior sekaligus politikus PDI Perjuangan itu meninggal dunia pada Senin (9/11/2026) pukul 09.37 WIB, di kediamannya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan.
Panda wafat dalam usia 82 tahun setelah berjuang melawan penyakit leukemia. Kepergiannya bukan sekadar kehilangan seorang politikus senior, tetapi juga menutup perjalanan panjang sosok yang pernah menghabiskan sebagian besar hidupnya memburu berita, mengkritik kekuasaan, sebelum akhirnya ikut berada di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Ada babak menarik dalam perjalanan Panda Nababan. Ia bukan politikus yang sejak awal membangun karier melalui partai, melainkan seorang jurnalis yang mengenal kerasnya dunia pers sebelum memutuskan masuk ke politik praktis. Dari ruang redaksi, meja investigasi, hingga kursi parlemen, ia mengalami perubahan posisi yang tidak banyak ditempuh wartawan pada generasinya.
Lahir di Siborongborong, Tapanuli Utara, 13 Februari 1944, Panda mulai membangun karakter kepemimpinannya sejak muda. Ia aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Mahasiswa Bung Karno. Pendidikan jurnalistik ditempuhnya di Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta, kemudian diperdalam melalui kesempatan belajar di NRC Handelsblad, Rotterdam, Belanda, pada 1979.
Karier profesionalnya dimulai di Warta Harian pada 1969. Setahun kemudian, ia bergabung dengan Harian Umum Sinar Harapan sebagai redaktur dan bertahan hingga 1987. Di tengah iklim politik Orde Baru yang tidak selalu ramah terhadap kritik, Panda tumbuh sebagai jurnalis yang berkutat dengan persoalan hukum, politik, dan kekuasaan.
Perjalanan kariernya kemudian berlanjut sebagai Wakil Pemimpin Umum Harian Umum Prioritas pada 1987–1988 dan Kepala Litbang Media Indonesia pada 1988–1989. Ia juga pernah memegang peran penting di Majalah Forum Keadilan.
Reputasinya di dunia jurnalistik ditandai dengan penghargaan Hadiah Adinegoro pada 1976, salah satu penghargaan bergengsi dalam dunia kewartawanan Indonesia. Ia juga tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 1970–1975.
Di era ketika akses informasi dan keberanian mengungkap persoalan kekuasaan bukan perkara sederhana, Panda membangun reputasi melalui kerja jurnalistik. Ia memahami bagaimana sebuah berita dapat membuka persoalan yang selama ini tersembunyi di balik pernyataan resmi dan meja birokrasi.
Namun, perjalanan Panda tidak berhenti di ruang redaksi. Pada 1993, ia memilih masuk ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketika konflik kepemimpinan melanda partai tersebut pada 1998, Panda berada di barisan Megawati Soekarnoputri, yang kemudian melahirkan PDI Perjuangan.
Pilihan politik itu menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Dari seorang wartawan yang mengamati dan mengkritisi kekuasaan, Panda beralih menjadi bagian dari institusi yang ikut menentukan arah kebijakan negara.
Kesetiaannya kepada kubu Megawati mengantarkannya ke Senayan. Ia menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan sejak 1999 hingga 2012, menjalani tiga periode sebagai legislator.
Di parlemen, Panda pernah terlibat dalam Badan Musyawarah, Komisi II, dan Komisi III DPR RI. Bidang yang bersinggungan dengan tugasnya mencakup kepegawaian, otonomi daerah, pertanahan, hingga persoalan hukum nasional.
Di titik ini, perjalanan Panda menghadirkan ironi tersendiri. Wartawan yang dahulu berada di luar pagar kekuasaan, mengawasi dan membongkar berbagai persoalan, kini duduk di dalam gedung parlemen sebagai pembuat kebijakan. Perubahan posisi itu memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara pengawas kekuasaan dan mereka yang menjalankannya.
Namun, karier politik Panda juga tidak sepenuhnya berjalan mulus. Namanya terseret dalam perkara suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang melibatkan Miranda Swaray Goeltom.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 17 bulan penjara kepada Panda pada 22 Juni 2011. Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Panda membantah menerima cek perjalanan dan menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan hingga berkekuatan hukum tetap. Pada Juli 2012, Badan Kehormatan DPR menjatuhkan sanksi etik yang berujung pada pemberhentian keanggotaannya di parlemen.
Perkara tersebut menjadi salah satu catatan paling kontroversial dalam perjalanan hidupnya. Penghargaan jurnalistik, pengalaman panjang di media, kedekatan dengan elite partai, dan jabatan legislatif tidak membuatnya luput dari proses hukum.
Setelah tidak lagi menjadi anggota DPR, Panda tetap mengikuti perkembangan politik nasional. Ia sesekali muncul dalam berbagai forum diskusi dan siniar politik, menyampaikan pandangan mengenai dinamika partai, pemerintahan, serta tokoh-tokoh nasional.
Kepergiannya pada 9 November 2026 mengakhiri perjalanan seorang tokoh yang pernah menjalani dua profesi dengan karakter berbeda. Ia pernah berdiri sebagai wartawan yang mengawasi kekuasaan, lalu menjadi politikus yang ikut berada di dalam sistem kekuasaan.
Panda Nababan meninggalkan rekam jejak yang tidak tunggal. Ada prestasi jurnalistik yang ditandai Hadiah Adinegoro, perjalanan politik panjang bersama PDI Perjuangan, kedekatan dengan Megawati, serta perkara hukum yang menjadi bagian dari catatan hidupnya.
Dalam perjalanan seorang tokoh, sejarah tidak hanya mencatat jabatan dan penghargaan, tetapi juga kontroversi dan keputusan yang pernah diambil.
Kini, Panda telah berpulang. Mikrofon politik yang pernah menjadi tempatnya berbicara terdiam, sementara catatan perjalanan hidupnya tetap menjadi bagian dari sejarah pers dan politik Indonesia.***
