Scroll untuk baca artikel
Zona Bekasi

Proyek Sumur Migas Pertamina di Jatiraden Tuai Penolakan, Warga: Trauma Ledakan 2023 Belum Hilang

×

Proyek Sumur Migas Pertamina di Jatiraden Tuai Penolakan, Warga: Trauma Ledakan 2023 Belum Hilang

Sebarkan artikel ini
Foto - Penampakan aat berat untuk pengeboran Sumur Migas JNG-E (Sumur Gas Bumi Pertamina A) di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. - dok

KOTA BEKASI – Belum kering ingatan warga RW 08 Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, terhadap ledakan sumur migas pada Agustus 2023. Kini, ketakutan itu kembali menghantui setelah PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field menurunkan alat berat untuk mendukung rencana pengeboran Sumur JNG-E (Sumur Gas Bumi Pertamina A) di lingkungan permukiman mereka.

Kehadiran alat berat justru memantik perlawanan warga. Mereka menilai Pertamina terlalu jauh melangkah, sementara kesepakatan dengan masyarakat belum tercapai. Forum musyawarah yang digelar pada Kamis (29/10/2026) bahkan berakhir tanpa kata mufakat.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Bagi warga, persoalannya bukan semata-mata suara bising mesin atau lalu lalang alat berat. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: keselamatan jiwa di tengah permukiman yang pernah menjadi lokasi insiden ledakan sumur migas.

Salah seorang warga terdampak, Monik, menyayangkan langkah perusahaan yang dinilainya berjalan sepihak. Menurutnya, penurunan alat berat sebelum tercapainya kesepakatan justru memperlihatkan bahwa keberatan warga belum mendapat perhatian serius.

BACA JUGA :  Fokus Urus Arus Balik Lebaran 2026, CFD Bekasi Libur Dulu

“Belum ada mufakat, tapi alat berat sudah diturunkan seolah-olah sudah ada izin forum. Setiap hari kami harus menanggung suara bising operasional. Belum lagi kalau tiba-tiba sirene ancaman flaring berbunyi, trauma ledakan masa lalu langsung membayang-bayangi kami,” ujar Monik sebagaimana dikutip wawai news dari kabartiga, Kamis (19/11/2026).

Penolakan warga bukan muncul tanpa sebab. Insiden ledakan pada Agustus 2023 masih meninggalkan trauma psikologis, terutama bagi masyarakat yang rumahnya berada di sekitar lokasi kegiatan migas.

Monic mengungkapkan, peristiwa tersebut bukan sekadar suara ledakan yang kemudian berlalu. Ada warga yang sampai terpental akibat insiden itu. Pengalaman tersebut membuat masyarakat sulit menerima jaminan keselamatan tanpa kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami masih trauma berat. Orang sampai terpental karena ledakan waktu itu. Itu alasan utama kenapa kami menolak keras pengeboran baru ini. Jangan sampai keselamatan jiwa kami dikorbankan demi proyek ini,” tegasnya.

Persoalan lain yang disoroti warga adalah komunikasi dan keterbukaan informasi perusahaan. Mereka menilai pola komunikasi sejak proyek dikelola langsung Pertamina mengalami kemunduran dibandingkan ketika kegiatan sebelumnya dikelola PT Migas (Perseroda).

BACA JUGA :  Amburadul, Proyek BMSDA Aktivitas Warga Jatisampurna Terganggu

Warga menginginkan penjelasan terbuka mengenai risiko pengeboran, zona aman, prosedur penanganan keadaan darurat, hingga tanggung jawab perusahaan apabila terjadi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan.

Mereka juga menolak jaminan keselamatan yang hanya disampaikan secara lisan. Bagi warga yang pernah mengalami ledakan, janji keselamatan tanpa dokumen dan kepastian tanggung jawab bukanlah jawaban yang cukup.

“Kami butuh kepastian di awal, bukan sekadar kata ‘mungkin’. Kalau dampak buruk sudah terjadi baru ada pembayaran ganti rugi, itu sudah terlambat dan tidak adil bagi kami,” kata Monic.

Warga menuntut adanya payung hukum yang jelas, termasuk kepastian skema kompensasi atas potensi risiko lingkungan dan dampak kegiatan pengeboran sebelum proyek dilanjutkan.

Dengan kata lain, masyarakat tidak ingin hanya diminta percaya terhadap standar keselamatan perusahaan. Mereka ingin mengetahui secara konkret siapa yang bertanggung jawab apabila risiko yang dikhawatirkan benar-benar terjadi.

BACA JUGA :  Rayakan HUT ke-19, Perumda Tirta Patriot Hadirkan Spot Air Minum Gratis di Plaza Patriot

Gejolak penolakan tersebut mendapat perhatian pemerintah kecamatan. Camat Jatisampurna, Nata Wirya, menyatakan pihaknya telah menyampaikan teguran resmi dan meminta Pertamina mengutamakan keselamatan masyarakat.

Nata menegaskan, aspirasi warga harus menjadi perhatian perusahaan sebelum mengambil langkah lanjutan. Pemerintah kecamatan tidak ingin masyarakat menanggung kerugian, baik secara materiil maupun immateriil akibat kegiatan proyek tersebut.

“Saya berharap masyarakat jangan sampai dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Aspirasi dan keinginan warga sudah saya sampaikan langsung ke pihak Pertamina agar menjadi perhatian utama sebelum ada langkah lanjutan,” ucap Nata.

Namun, hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Pertamina EP Zona 7 Tambun Field belum memberikan keterangan resmi mengenai polemik penurunan alat berat, kepastian zona aman, mekanisme kompensasi, maupun keberatan warga yang belum menemukan titik temu.

Di tengah belum adanya penjelasan resmi tersebut, warga RW 08 Jatiraden memastikan tetap melakukan blokade dan menolak aktivitas proyek sampai seluruh tuntutan keselamatan dipenuhi secara tertulis.***