LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan infrastruktur jalan di 600 desa pada 2027. Program yang digagas melalui skema kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, dan aparatur desa ini ditargetkan menjadi salah satu pengungkit percepatan pembangunan wilayah perdesaan.
Target tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal seusai rapat koordinasi bersama seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
“Kami tadi melakukan rapat koordinasi bersama seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, dengan menargetkan 600 desa jalannya diperbaiki tahun depan,” kata Mirzani.
Dalam program Desa Maju, setiap desa ditargetkan memperoleh penanganan jalan sepanjang 500 meter hingga satu kilometer. Pengerjaannya direncanakan menggunakan pola swakelola dengan melibatkan TNI dan aparatur desa agar anggaran lebih efisien serta jangkauan pembangunan lebih luas.
“Tahun 2027 nanti ada 600 desa jalannya kita perbaiki. Mudah-mudahan satu desa itu bisa dapat panjang mungkin 500 sampai 1 km per desa, bekerja sama dengan TNI dan aparat desa dengan cara swakelola supaya lebih murah dan lebih panjang,” ujarnya.
Penentuan ruas jalan yang menjadi prioritas diserahkan kepada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota. Fokus penanganan diarahkan pada desa yang berkaitan dengan pengembangan desa hilirisasi, desa tematik, serta desa maju.
Jika target 600 desa per tahun terealisasi secara konsisten selama empat tahun hingga 2029, sedikitnya 2.400 desa di Lampung berpeluang mendapatkan perbaikan infrastruktur jalan. Pemerintah menargetkan sebelum 2030 seluruh desa di Lampung telah memperoleh penanganan jalan dengan panjang minimal satu kilometer per desa.
Namun, capaian tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya target. Ketepatan pemilihan ruas, kualitas konstruksi, pengawasan pekerjaan, dan pemeliharaan jalan akan menjadi faktor penting agar pembangunan tidak berhenti pada seremoni dan angka laporan.
Pemprov Lampung sendiri telah menguji pola pelaksanaan program tersebut di sekitar 30 desa pada tahun ini. Skema percontohan itu menjadi bahan evaluasi sebelum diterapkan lebih luas dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan TNI.
“Tahun ini ada sekitar 30 desa yang kami coba dengan membuat model seperti ini. Provinsi Lampung memberikan kepada kabupaten/kota untuk membuat, ini bisa jadi dan panjangnya jadi bagus bekerja sama dengan TNI,” kata Mirzani.
Selain membahas infrastruktur, rakor tersebut juga mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana program yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami juga mengecek apakah dampaknya seperti apa, apakah bermanfaat kepada masyarakat atau tidak,” ujarnya.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Pemprov Lampung mendorong agar program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi diperlukan agar anggaran, pelaksanaan, dan sasaran pembangunan lebih terarah.
Target 600 desa pada 2027 kini menjadi pekerjaan bersama pemerintah daerah. Sebab, bagi masyarakat desa, keberhasilan pembangunan jalan bukan sekadar panjang ruas yang tercatat dalam laporan, melainkan akses yang benar-benar lebih mudah untuk bersekolah, bekerja, mengangkut hasil pertanian, dan menjalankan aktivitas ekonomi.***













