Scroll untuk baca artikel
OPINI

Pasca Gibran: MMD dan Misi Kubilai Khan ?

×

Pasca Gibran: MMD dan Misi Kubilai Khan ?

Sebarkan artikel ini
Gibran Rakabuming Raka mengajukan program unggulan dalam pidato sebelum daftar di KPU mengikuti Pilpres 2024, Rabu (25/10/2023)
Gibran Rakabuming Raka mengajukan program unggulan dalam pidato sebelum daftar di KPU mengikuti Pilpres 2024, Rabu (25/10/2023)

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi

WAWAINEWS – Dalam sejarah Nusantara, Arya Wiraraja dikenang sebagai sosok strategis. Ia berperan penting dalam membantu Raden Wijaya membangun kekuatan dan menyusun siasat menghadapi pasukan Mongol yang dikirim Kubilai Khan.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Ia bukan sekadar pendamping. Melainkan figur yang memahami peta kekuasaan, membaca peluang, dan mampu menjembatani kepentingan untuk mencapai tujuan besar.

Dalam metafora politik hari ini, Kubilai Khan dapat dibaca sebagai oligarki. Kekuatan modal, jaringan politik, dan pengaruh ekonomi yang berpotensi mendikte arah negara melampaui kepentingan konstitusional.

Dalam wacana pasca-Gibran, pembicaraan mengenai calon wakil presiden pengganti tidak semestinya berhenti pada popularitas, kompromi partai, kedekatan dengan presiden, atau pembagian kekuasaan di antara elite. Sejumlah nama seperti Puan Maharani, Pramono Anung, Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, AHY, dan Muhaimin Iskandar tentu memiliki modal politik serta pengalaman masing-masing.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar ialah siapa yang memiliki kapasitas, kemandirian, keberanian, dan kredibilitas untuk menjaga konstitusi serta menghadapi pemusatan kekuasaan oligarkis?

BACA JUGA :  Ijazah Gibran dan Ujian Konsistensi Hukum Acara

Wakil presiden ideal bukan sekadar pelengkap presiden atau hasil kompromi elite. Ia semestinya mampu menjadi jembatan antara pemerintah, kekuatan oposisi, dan aspirasi masyarakat yang belum terwakili. Dalam konteks itu, Mahfud MD (MMD) juga layak dipertimbangkan.

Rekam jejak akademiknya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, pengalaman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, serta kiprahnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberinya bekal yang kuat. Mahfud juga dikenal berani menyampaikan kritik terhadap persoalan penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi ia pernah juga sebagai ketua team kampanye Prabowo.

Pengalamannya bersama Ganjar Pranowo serta komunikasi dengan lingkungan Anies Baswedan berpotensi membuka jembatan dengan kekuatan politik di luar pemerintahan. Ini dapat menjadi modal bagi rekonsiliasi nasional yang berlandaskan prinsip, bukan sekadar transaksi.

Fokus utama MMD semestinya diarahkan pada penegakan hukum dan reformasi hukum secara menyeluruh. Ialah membenahi institusi peradilan, memperkuat independensi aparat penegak hukum, memberantas korupsi, serta memutus konflik kepentingan antara kekuasaan politik dan modal.

BACA JUGA :  Fenomena di Lampung, Rakyat Susah, Pejabat Malah Ditambah "Cisnya"

Dengan agenda hukum yang kredibel, Prabowo akan memiliki ruang lebih luas untuk berkonsentrasi pada pembangunan, ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan program strategis lainnya. Keduanya dapat saling melengkapi dalam satu misi kebangsaan.

Menghadapi oligarki bukan berarti memusuhi dunia usaha atau pemilik modal. Yang harus dilawan ialah pembajakan kebijakan publik melalui konflik kepentingan, transaksi politik, monopoli, dan pelemahan penegakan hukum yang independen.

Dalam posisi ini, MMD dapat berperan sebagai penjaga konstitusi sekaligus penyeimbang kekuasaan. Bukan sekadar seseorang yang mengejar kursi.

Namun, ada satu hambatan lain yang patut dipertimbangkan, yakni kecocokan menurut perhitungan tradisi Jawa. Dalam hitungan tersebut, pasangan Prabowo dan Mahfud MD disebut jatuh pada kategori pegat atau cerai, keterpisahan.

Tentu, perhitungan semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi. Bukan kepastian yang menentukan keberhasilan pemerintahan.

Menariknya, metafora itu termasuk keterpisahan seolah menemukan pantulannya dalam sejarah Arya Wiraraja dan Raden Wijaya. Setelah bersekutu dan berhasil mengalahkan pasukan Mongol, hubungan keduanya dikisahkan mengalami keretakan. Ini menjadi pengingat bahwa kecocokan strategis pada awal perjalanan belum tentu menjamin keharmonisan dalam jangka panjang.

BACA JUGA :  Jakarta Guyub, Upaya BroNies Merangkai Kembali, Serpihan Kemerdekaan Indonesia yang Terserak

Jika Prabowo dan Mahfud dipertemukan, perbedaan karakter, kepentingan, dan cara pandang harus dikelola dengan kebijaksanaan agar potensi ketegangan tidak justru melemahkan misi kebangsaan. Pengelolaan potensi “pegat” atau cerai, retak atau saling konfrontasi harus dilakukan dengan cermat.

Indonesia membutuhkan kecerdasan strategis dan kenegarawanan untuk menghadapi Kubilai Khan modern. Ialah oligarki yang menempatkan kepentingan elite di atas kepentingan bangsa.

Persoalannya bukan semata siapa yang akan duduk sebagai wakil presiden. Melainkan siapa yang berani memastikan bahwa negara tetap lebih berdaulat daripada oligarki dan kekuasaan tetap tunduk pada konstitusi.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.