LAMPUNG TIMUR – Menjaga hutan tidak cukup hanya dengan memasang pagar konservasi dan mengerahkan petugas pemadam ketika api sudah membesar. Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan juga harus memiliki alasan ekonomi untuk ikut menjaga kelestariannya.
Pesan itu menjadi salah satu isu penting yang dibawa Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Türkiye.
Sebagaimana dikutif Wawai News dalam paparannya di Paviliun Indonesia pada 18 November 2026, Ela menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Sebab, sekitar 30 persen wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari kawasan taman nasional tersebut.
Posisi itu membuat Way Kambas bukan sekadar kawasan konservasi yang berada di wilayah administratif Lampung Timur. Keberadaan taman nasional dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya juga berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di desa-desa penyangga.
Ella menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sedang memfinalisasi peta jalan pengembangan ekonomi desa-desa sekitar TNWK. Rencana tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan penguatan penghidupan masyarakat, perlindungan ekosistem, pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penanganan konflik manusia dan satwa liar.
“Merawat alam dan membantu masyarakat harus berjalan beriringan. Kami ingin anak-anak kami tumbuh sehat dan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik,” demikian pesan Ela dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari agenda konservasi. Sebab, upaya menjaga kawasan tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi warga yang hidup berdampingan dengan hutan.
Tantangannya bukan hanya bagaimana mencegah kebakaran atau melindungi satwa liar, tetapi juga bagaimana membangun sumber penghidupan yang tidak bergantung pada aktivitas yang berpotensi merusak kawasan.
Gagasan yang disampaikan Bupati Lampung Timur itu sejalan dengan pembahasan Kementerian Kehutanan dalam sesi dialog bertajuk Community-Based Fire Management (CBFiM) Implementation to Strengthen Wildfire Resilience in Indonesia di Paviliun Indonesia.
Dalam forum tersebut, Kementerian Kehutanan menekankan pengendalian karhutla berbasis masyarakat melalui peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA), pemanfaatan teknologi, dan restorasi ekosistem pascakebakaran.
Indonesia telah mengembangkan program MPA sejak 2004. Hingga 2026, tercatat 14.070 anggota MPA tersebar di 35 provinsi. Mereka melengkapi peran Manggala Agni dalam patroli, pemantauan risiko kebakaran, deteksi dini, pemadaman awal, serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat bukan sekadar kelompok yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Mereka juga dapat menjadi bagian dari sistem pencegahan dan penanganan karhutla.
Kementerian Kehutanan turut memaparkan pengalaman restorasi Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang di Jambi melalui kerja sama Korea–Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC). Restorasi seluas 200 hektare itu melibatkan masyarakat dari 10 desa dengan pendekatan 3R, yakni pembasahan kembali gambut (rewetting), pemulihan vegetasi (revegetation), dan revitalisasi penghidupan masyarakat.
Program tersebut mencakup pembangunan 20 sekat kanal, pemasangan 12 stasiun pemantauan muka air otomatis, serta penanaman 120.560 bibit pohon lokal gambut. Dari jumlah itu, 117.952 bibit atau sekitar 97,8 persen tercatat hidup berdasarkan sensus tanaman yang dipaparkan.
Masyarakat juga dilibatkan dalam penyediaan bibit, pembangunan infrastruktur restorasi, pemantauan, hingga pengembangan usaha produktif seperti budidaya ikan, peternakan, pengolahan hasil pertanian, dan agroforestri.
Contoh lainnya adalah pendekatan RePeat di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah. Inisiatif yang dipaparkan Kementerian Kehutanan itu melibatkan 169 organisasi dalam 33 kegiatan penanaman kolaboratif di sekitar 28 hektare lahan gambut.
Salah satu prinsip yang ditekankan adalah rewet first, then plant: memastikan kondisi gambut cukup basah sebelum penanaman dilakukan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan ekosistem membutuhkan perencanaan teknis sekaligus kerja sama lintas pihak.
Bagi Lampung Timur, berbagai pengalaman tersebut relevan sebagai bahan pembelajaran dalam menata hubungan antara kawasan konservasi dan desa-desa penyangga TNWK.
Way Kambas memiliki kekayaan satwa liar, antara lain gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak, dan tapir Malaya. Keberadaan satwa-satwa tersebut menjadikan perlindungan habitat sebagai kepentingan yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki nilai penting dalam agenda konservasi global.
Namun, perlindungan kawasan juga perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat. Pengembangan ekonomi desa, pengurangan risiko kebakaran, dan penanganan konflik manusia dengan satwa liar harus dirancang sebagai bagian yang saling terhubung.
Peta jalan yang sedang difinalisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu langkah untuk merumuskan arah pengembangan tersebut. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan rencana menjadi program yang terukur, melibatkan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi desa-desa penyangga.
Sebab, keberhasilan konservasi tidak semata-mata diukur dari luas kawasan yang terlindungi atau jumlah satwa yang berhasil diselamatkan. Kondisi masyarakat yang hidup di sekitarnya juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan kawasan.
Melalui forum COP31, isu Way Kambas dibawa ke ruang diskusi iklim internasional dengan pesan bahwa menjaga alam dan meningkatkan kesejahteraan warga bukan dua agenda yang harus dipertentangkan.
Hutan membutuhkan perlindungan. Masyarakat membutuhkan penghidupan. Pekerjaan rumahnya adalah memastikan keduanya berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan. ***












