KOTA BEKASI — Puluhan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) mendatangi Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (4/5/2026). Bukan untuk apel atau seremoni, melainkan menyuarakan tuntutan yang sudah lama dipendam: kerja panjang, bayaran pendek.
Di bawah terik siang, para petugas yang biasa berjaga di kelurahan itu bergantian menyampaikan aspirasi. Intinya satu: beban kerja mereka tak sebanding dengan penghasilan yang hanya sekitar Rp1 juta per bulan.
“Linmas itu kerja siang malam. Patroli, jaga wilayah, ikut pengamanan. Tapi upah segitu jelas tidak cukup untuk hidup,” ujar Edi, perwakilan Linmas, dalam orasinya.
Kalimatnya sederhana, tapi pesannya keras: keamanan kota dijaga 24 jam, tapi dapur petugas belum tentu aman tiap hari.
Para anggota Linmas mengaku bekerja hingga 12 jam per hari, bahkan lebih, tergantung kebutuhan pengamanan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi “garda senyap” yang hadir saat ronda malam, kegiatan warga, hingga kondisi darurat.
Namun, di balik peran penting itu, kesejahteraan dinilai masih jauh dari layak.
Secara satir, kondisi ini seperti ironi klasik: menjaga kota tetap kondusif, tapi kondisi pribadi justru harus “berdamai” dengan keterbatasan.
“Kalau keamanan kota dinilai penting, seharusnya yang menjaganya juga diperlakukan penting,” celetuk salah satu peserta aksi.
Selain soal kesejahteraan, aksi ini juga dipicu oleh pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) yang dianggap menyinggung perasaan anggota Linmas.
Edi menegaskan, pihaknya meminta klarifikasi sekaligus permintaan maaf terbuka agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami ini rakyat kecil. Jangan sampai pernyataan pimpinan justru melukai kami yang di lapangan,” tegasnya.
Tuntutan tersebut bukan sekadar soal ucapan, tetapi menyangkut penghargaan terhadap peran mereka sebagai bagian dari sistem keamanan daerah.
Aksi ini berlangsung tertib. Para anggota Linmas menegaskan kehadiran mereka bukan untuk membuat kericuhan, melainkan ingin didengar.
Mereka berharap ada dialog terbuka dengan pemerintah kota, bukan sekadar janji yang berulang tanpa realisasi.
“Minimal ada perhatian. Jangan cuma ingat Linmas saat ada acara besar atau kondisi darurat,” ujar peserta lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak Kasat Pol PP terkait tuntutan yang disampaikan.
Kondisi ini menambah daftar panjang ironi birokrasi: suara sudah disampaikan, tapi jawaban masih “dalam perjalanan”.
Diketahui bahwa Linmas bukan aparat berseragam lengkap dengan fasilitas memadai. Mereka adalah warga yang diberi tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun ketika tanggung jawab itu tidak diimbangi kesejahteraan, yang muncul adalah kelelahan bukan hanya fisik, tapi juga rasa keadilan.***
