Oleh: Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Perdebatan soal Palestina dan Yerusalem tidak pernah benar-benar netral. Ia bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga soal tafsir iman yang menjelma menjadi kekuatan politik global. Di dalam lanskap kekristenan dunia sendiri, tidak ada satu suara tunggal yang ada justru fragmentasi tajam yang ikut membentuk arah geopolitik.
Tiga arus besar kekristenan global Katolik, Protestan arus utama (mainline), serta Evangelikal/Pentakosta membaca konflik Israel–Palestina dengan kacamata yang berbeda. Perbedaan ini bukan sekadar teologis, tetapi berdampak langsung pada sikap politik, diplomasi, hingga kebijakan negara.
Di poros pertama, Gereja Katolik yang dipimpin Pope Francis konsisten mengambil jalur moderat: solusi dua negara. Vatikan tidak hanya berbicara soal Israel atau Palestina, tetapi menempatkan Yerusalem sebagai kota suci tiga agama yang harus dilindungi dari klaim eksklusif.
Pendekatan ini bukan retorika kosong. Diplomasi Vatikan bekerja melalui jalur hukum internasional, kemanusiaan, dan stabilitas jangka panjang. Tokoh seperti Pietro Parolin memainkan peran penting dalam menjaga posisi ini tetap konsisten di tengah tekanan global.
Namun, suara Katolik bukanlah suara dominan dalam politik Barat.
Di sisi lain, Protestan arus utama terutama di Eropa dan Amerika Utara menggeser fokus dari teologi ke etika sosial. Bagi mereka, Palestina adalah isu hak asasi manusia. Kritik terhadap pendudukan Israel menjadi bagian dari moralitas publik.
Figur seperti Desmond Tutu meski telah wafat menjadi simbol warisan kritik moral terhadap ketidakadilan struktural. Sementara tokoh kontemporer seperti Michael Curry membawa narasi rekonsiliasi, keadilan, dan anti-kekerasan negara.
Namun lagi-lagi, pengaruh mereka terbatas dalam arena politik praktis.
Kekuatan paling menentukan justru datang dari arus Evangelikal dan Pentakosta, khususnya di Amerika Serikat. Di sinilah teologi bertemu langsung dengan kekuasaan.
Tokoh seperti John Hagee mempopulerkan Christian Zionism pandangan bahwa dukungan terhadap Israel adalah bagian dari mandat teologis. Israel bukan sekadar negara, melainkan bagian dari skenario eskatologis.
Dampaknya konkret. Kebijakan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada era Donald Trump tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik kelompok Evangelikal. Nama-nama seperti Mike Pence dan Mike Pompeo menjadi jembatan antara teologi dan kebijakan luar negeri.
Data Pew Research Center mempertegas realitas ini: lebih dari 60% Evangelikal kulit putih di AS mendukung Israel—angka yang jauh melampaui kelompok Protestan arus utama.
Namun, bahkan di dalam Evangelikalisme sendiri tidak sepenuhnya homogen. Tokoh seperti David Oyedepo menunjukkan bahwa sebagian arus Pentakosta global lebih fokus pada teologi kemakmuran daripada konflik geopolitik.
Di titik ini, menjadi jelas: Palestina bukan hanya isu diplomatik, tetapi arena kontestasi tafsir agama. Yerusalem bukan sekadar kota, melainkan simbol yang diperebutkan oleh narasi iman, identitas, dan kekuasaan.
Masalahnya, ketika tafsir agama masuk terlalu dalam ke ruang politik, batas antara iman dan kepentingan menjadi kabur. Yang lahir bukan lagi sekadar solidaritas spiritual, melainkan legitimasi ideologis atas kebijakan negara bahkan kekerasan.
Di tengah kompleksitas ini, dunia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah agama akan menjadi jembatan perdamaian, atau justru bahan bakar konflik?
Kekristenan global hari ini belum memberi satu jawaban. Ia justru memperlihatkan satu hal yang tak terbantahkan bahwa iman, ketika beririsan dengan kekuasaan, tidak pernah benar-benar netral.***
