Pertama, memiliki legitimasi konstitusional dan integritas etik.
Wakil Presiden harus memenuhi seluruh persyaratan konstitusi dan tidak memiliki persoalan mendasar yang dapat menggugat legitimasi jabatannya.
Pengalaman politik terakhir semestinya menjadi pelajaran. Jangan sampai bangsa ini kembali menghabiskan energi untuk memperdebatkan keabsahan seorang pemimpin akibat persoalan persyaratan yang seharusnya dapat diselesaikan sejak awal.
Kita membutuhkan Wapres yang bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga kuat secara etik dan legitimasi publik.
Kedua, satu arah dengan Presiden.
Wapres harus memahami dan mendukung agenda pemerintahan, bukan membawa agenda tandingan.
Perbedaan pandangan tentu dimungkinkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, setelah kebijakan ditetapkan, Wapres harus menjadi bagian dari kekuatan yang memastikan kebijakan tersebut berjalan.
Ia harus memperkuat Presiden, bukan membangun panggung politik sendiri di dalam pemerintahan.
Ketiga, memahami ekonomi konstitusi dan ekonomi kerakyatan.
Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai dokumen visi pemerintahan. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Wapres harus memahami persoalan petani, nelayan, buruh, koperasi, UMKM, serta ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi.
Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pijakan. Negara perlu memastikan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikelola untuk kepentingan rakyat.
Keempat, menjadi jembatan politik dan daerah.
Indonesia bukan hanya Jakarta dan pusat pemerintahan. Ada ribuan persoalan daerah yang membutuhkan perhatian, mulai dari ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, pelayanan publik, hingga persoalan ekonomi masyarakat.
Wapres harus mampu menjembatani pemerintah pusat, parlemen, partai politik, dan pemerintah daerah.
Stabilitas politik tidak dibangun dengan pembagian kekuasaan semata, tetapi dengan kemampuan merawat komunikasi dan menyatukan kepentingan nasional.
Kelima, bebas dari jejaring rente dan konflik kepentingan.
Di tengah agenda penertiban sumber daya alam dan pembenahan aset negara, Wapres tidak boleh memiliki keterikatan kepentingan yang berpotensi mengganggu independensi pengambilan keputusan.
Jabatan Wakil Presiden bukan pintu masuk bagi konsesi, perlindungan bisnis, atau perluasan pengaruh kelompok tertentu.
Rekam jejak, transparansi kekayaan, dan integritas harus menjadi pertimbangan serius.
Keenam, dipercaya publik dan mampu berkomunikasi dengan rakyat.
Kepercayaan tidak bisa dibangun melalui jabatan. Ia tumbuh dari rekam jejak, konsistensi, dan keberpihakan yang nyata.
Wapres harus mampu menjelaskan arah kebijakan negara dengan bahasa yang dipahami masyarakat. Bukan hanya di forum resmi dan ruang diplomasi, tetapi juga di pasar, kampung, sentra produksi, hingga warung kopi.
Rakyat perlu melihat bahwa pemimpinnya memahami persoalan mereka, bukan sekadar mengetahui angka-angka dalam laporan pemerintahan.
Sebaliknya, ada tiga karakter yang harus dihindari: figur yang berpotensi menciptakan dualisme kekuasaan, figur dengan persoalan legitimasi atau hukum yang belum tuntas, serta figur yang terikat kepentingan bisnis dan politik tertentu.
MPR Jangan Hanya Menjadi Ruang Formalitas
Sebagai bagian dari MPR, DPD RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan.
Pemilihan Wapres bukan seremoni untuk mengesahkan kompromi politik. Proses ini harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Persyaratan calon harus diperiksa secara sungguh-sungguh. Rekam jejak, integritas, serta potensi konflik kepentingan perlu menjadi bagian dari pertimbangan yang serius.
MPR tidak boleh sekadar menjadi tempat berlangsungnya pemungutan suara. Lembaga ini harus memastikan proses pengisian jabatan strategis tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebab, proses yang bersih akan memperkuat legitimasi pemimpin. Sebaliknya, proses yang tertutup dan sarat kompromi hanya akan mewariskan persoalan baru.
Jangan Salah Menimbang
Kursi Wakil Presiden memang kosong, tetapi yang sedang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang akan mendudukinya.
Indonesia sedang berada dalam fase perubahan arah pembangunan. Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu memperkuat agenda tersebut, menjaga stabilitas, dan memastikan kebijakan negara tidak dibajak oleh kepentingan kelompok.
Karena itu, jangan sampai perdebatan pengganti Gibran terjebak pada popularitas, kedekatan dengan elite, atau kalkulasi pembagian kekuasaan.
Kita boleh menimang banyak nama, tetapi kebutuhan negara harus menjadi ukuran utama.
Indonesia tidak membutuhkan Wapres yang sibuk membangun pengaruh sendiri. Tidak pula membutuhkan figur yang sekadar menjadi pelengkap koalisi.
Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menyatukan, bekerja, menjaga konstitusi, dan memperkuat arah pemerintahan.
Presiden membutuhkan seorang Wakil yang membuat pemerintahan semakin kokoh, bukan bayangan kekuasaan yang justru membayangi Presiden.
Sebab, bangsa ini tidak sedang mencari matahari kedua. Bangsa ini sedang mencari sosok yang mampu memastikan cahaya pemerintahan menjangkau seluruh rakyat Indonesia.
