WAWAINEWS – Peranan strategis dari peguruan swasta di Kota Bekasi dalam proses pendidikan seharusnya mendapat tempat. Tapi hal tersebut belum terjadi di wilayah Kota Patriot.
Kedudukan perguruan swasta di Kota Bekasi masih banyak permasalahan pendidikan yang harus diperbaiki terutama terkait kebijakan baik dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan sendiri.
Hal tersebut terungkap saat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bekasi.
Dalam audiensi tersebut Ketua BMPS Kota Bekasi Dr. H Asef Zam Zam menyampaikan masih banyak permasalahan pendidikan di Kota Bekasi yang harus di perbaiki, mulai dari kebijakan Pemkot Bekasi yang kurang berpihak kepada sekolah swasta, Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang tidak punya master plan pendidikan.
“Banyak pelanggaran peraturan dalam penyelengaraan pendidikan di Kota Bekasi,”ungkap Dr. H Asef Zam Zam dilansir dari status Ketua DPRD Kota Bekasi Chairuman J Putro, Minggu (13/2/2022).
Keluhan BMPS tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro dengan menyebutkan bahwa peran BMPS selama ini sebagai para pelopor pendidikan di Kota Bekasi.
Ia mengatakan bahwa sejarah pendidikan di Kota Bekasi di pelopori oleh pendidikan swasta, dari pondok pesantren dan lembaga pendidikan swadaya masyarakat.
“Kami akan ikut memperjuangkan agar kedepan ada keberpihakan yang sama antara pendidikan swasta dan negeri melalui pedoman dan petunjuk teknis yang harus di perbaiki juga melalui kebijakan dan politik anggaran,”tegas Bang Choi sapaan akrab Chairoman.
“Kami akan tugaskan Komisi 4 DPRD Kota Bekasi agar bisa mengadvokasi dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi BMPS, dan kami harapkan BMPS bersama seluruh stake holder pendidikan di Kota Bekasi dapat bersama-sama bekerjasama mewujudkan pendidikan berkualitas dan berprestasi sebagai implementasi Bekasi Kota Cerdas,”tambahnya.
Semua harus bersama-sama berjuang untuk mewujudkan pendidikan di Kota Bekasi yang lebih baik, berkualitas dan berprestasi.(Rommo Kosasih)
